Petugas BPBD melakukan susur DAS Brantas di Gunung Biru untuk memetakan mitigasi bencana banjir bandang.
Kota Batu, Bhirawa
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu menemukan beberapa titik di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang berpotensi menimbulkan banjir bandang ketika terjadi hujan deras. Hal ini diketahui setelah BPBD bersama ormas dan mahasiswa melakukan mitigasi bencana di DAS tersebut. Adanya potensi banjir bandang diperparah dengan temuan alih fungsi hutan yang diduga ilegal.
Temuan ini harus diwaspadai agar Kota Batu tidak lagi tertimpa banjir bandang seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho menjelaskan, sedikitnya ada 6 titik di DAS Brantas yang ada di Gunung Biru berpotensi menimbulkan banjir bandang. Muncul potensi bandang karena di titik-titik tersebut terbentuk dam- dam alami.
“Dam alami ini terjadi akibat adanya lonsoran-longsoran dan tumbangan pohon di badan sungai yang menyebabkan aliran air sungai tidak lancar,”ujar Gatot, Minggu (18/9).
Diketahui mitigasi bencana dilakukan BPBD di atas DAS Brantas pada jalur sisi Gunung Biru, sepanjang kurang lebih 4 kilometer. Mitigasi bencana ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik sungai pada setiap titik. Selain itu petugas juga melakukan pemetaan jaringan dan penetapan koordinat masing-masing titik lokasi.
Dari kajian BPBD, dam-dam alami akibat longsoran dan pohon tumbang yang menutup aliran sungai, berpotensi menimbulkan bencana di masa depan. “Kalau dibiarkan saja, peristiwa alam ini bisa berpotensi membentuk dam-dam yang nantinya ketika hujan besar turun bisa menimbulkan bencana besar seperti yang terjadi beberapa kali di Kota Batu,”jelas Gatot.
Ke depan BPBD akan melakukan pembersihan kawasan ini, hingga tidak ada sumbatan yang terjadi. Sehingga jika terjadi hujan deras pun, tidak berpotensi menimbulkan banjir bandang yang bisa mengakibatkan kerugian materiil maupun ancaman korban jiwa.
Langkah antisipasi dilakukan BPBD Batu karena mereka belum memiliki detektor banjir, seperti yang di miliki oleh Kabupaten Jombang. Pasalnya harga detector banjir ini cukup mahal, sementara kekuatan APBD Kota Batu masih belum mampu untuk membeli alat tersebut.
“Jombang membeli alat pada tahun 2014 tersebut untuk dua titik saja sudah seharga Rp 250 juta. Sekarang harganya pasti sudah melonjak,” ujar Gatot. Sebelum membeli alat tersebut, BPBD pun harus mengalokasikan anggaran untuk perencanaan.
Langkah bisa dilakukan untuk sementara waktu adalah melakukan pemetaan di lapangan sekaligus melakukan antisipasi. “Saat ini kondisi cuaca masih belum menentu, kadang hujan turun mendadak, sulit dideteksi dan tidak merata,” jelasnya. Adanya potensi banjir bandang di beberapa titik, diperburuk dengan temuan adanya pengalihfungsian hutan menjadi kawasan pertanian. Kondisi ini memungkinkan tanah hutan tergerus air dan terbawa ke dalam aliran sungai ketika hujan deras turun. [nas]
