BPJamsostek Jember Tingkatkan Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan

Jember, Bhirawa
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang Jember terus berupaya meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan khususnya di Wilayah Kabupaten Jember.

Terbaru, BPJamsostek mengundang Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten Jember, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jember dan 31 Camat se-Kabupaten Jember dengan menggelar Rapat Koor dinasi perihal Surat Edaran Bupati Nomor: 140/1108/35.09.321/2022 Perihal Kepesertaan Jamsostek Desa Melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan Dalam Ekosistem Desa Tahun 2023.

Kepala atau BPJamsostek Cabang Jember, Dadang Komarudin, mengungkapkan rapat implementasi tersebut merupakan tindaklanjut terhadap Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum tercover, ketika terjadi risiko baik kematian atau kecelakaan kerja, akan ada dampak sosial. Dengan adanya perlindungan jaminan sosial, paling tidak bisa membantu membangun usaha kembali ketika terjadi risiko,” ungkap Dadang.

Dia pun memberikan apresiasi kepada Pemkab Jember yang merespons positif langkah kolaborasi guna memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan, utamanya pelaku usaha mikro dan kecil.

“Kami bersyukur respons Pemkab Jember sangat cepat. Harapannya seluruh pelaku usaha, dan tidak hanya itu tapi juga semua pekerja rentan bisa terlindungi,” katanya.

Dadang Komarudin menambahkan hanya dengan iuran Rp16.800, pekerja BPU sudah dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Peserta BPU juga dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan menambah iuran mulai dari Rp20.000.

“Profesi petani, wiraswasta, pedagang, penjahit merupakan pekerja informal dan setiap pekerjaan memiliki risiko kerja. Pekerja informal atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya tersebut,” jelasnya.

Dadang bilang, manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat banyak. Seperti perawatan tanpa batas hingga sembuh bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja sesuai indikasi medis.

“Jika dalam masa pemulihan, peserta tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) atau penggantian gaji sebesar 100 persen upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama, dan 50 persen untuk bulan selanjutnya hingga sembuh,” tegasnya.

Jika terjadi risiko meninggal dunia karena kecelakaan kerja, lanjut Dadang, ahli waris mendapatkan santunan JKK 48 kali upah terakhir yang dilaporkan. Jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja (JKM), santunan yang akan diterima Rp42 juta.

“Selain itu, juga ada santunan beasiswa hingga perguruan tinggi untuk 2 anak dengan maksimal nilai manfaat sebesar Rp174 juta,” pungkasnya. [geh]

Tags: