PNS dilingkung pemkab Bojonegoro saat mengikuti sosialisasi dan penandatangan percepatan UHC intergarsikan jamkesda ke JKN-KIS. (achmad basir/bhirawa]
( Integrasikan Jamkesda ke JKN-KIS)
Bojonegoro,Bhirawa
Bertempat di Rumah Dinas Bupati bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, kemarin (17/11) BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro dengan Dinas Kesehatan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Bojonegoro kedalam Program JKN-KIS.
Hal tersebut menjadi salah satu wujud nyata dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mempercepat tercapainya Universal Health Couverage (UHC) yang ditargetkan tercapai pada awal tahun 2019 mendatang, menjadi cita-cita Pemerintah terhadap kesehatan seluruh penduduk Bangsa Indonesia.
Pada kesempatan itu Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur dr Handaryo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro yang telah mengintegrasikan Jamkesda kedalam Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“BPJS Kesehatan sangat berterimakasih dan mengapresiasi dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan yang telah mengintegrasikan Jamkesda kedalam Program JKN-KIS” ujar Handaryo.
Pembiayaan JKN ini ada dana yang berputar sehingga peserta tidak akan keluar dari daerah tersebut, jika berobat di Bojonegoro maka akan membawa efek lainnya. Terkait keikutsertaan dan pemberian jaminan layanan kesehatan akan dilakukan secara berjenjang demi peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro Muhammad Masrur Ridwan dan Kepala Dinas Kesehatan Ninik Susmiati selaku pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang integrasi Jamkesda Kabupaten Bojonegoro kedalam Program JKN-KIS sebagai wujud sinergi antara BPJS Kesehatan Bojonegoro dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk pijakan mengawali tercapainya UHC pada tanggal 1 Januari 2019 mendatang.
Terhitung mulai 1 Desember 2017 sebanyak 7.606 penduduk Kabupaten Bojonegoro yang sebelumnya terdaftar sebagai Peserta Jamkesda kini telah terdaftar kedalam program JKN-KIS dan dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Pada kesempatan inj juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan BPJS yakni Bupati Bojonegoro dengan Kepala BPJS Wilayah Kabupaten Bojonegoro yang disaksikan oleh Deputy direksi wilayah Jawa Timur dan tamu undangan lainnya.
Bupati Bojonegoro, doktor H Suyoto menyampaikan, tanda tangan kerjasama ini kelanjutan dari MoU yang lalu. Awalanya akan terkaver 10 ribu orang, setelah dilakukan verifikasi dengan kategori miskin sekitar 7000 orang. Disampling 10 ribu diverifikasi ketemu 7.600 yang dikhususkan adalah warga yang tidak.mampu bisa mengajukan. ini adalah bentuk jaring pengaman sosial dengan pertimbangan orang yang mampu namun sakit keras, karena berobat dan tidak tertolong bisa menjadi miskin.
“Sasaran kita adalah bagaimana warga kita yang mampu untuk ikut JKN secara mandiri,” ujarnya.
Terlebih lagi Bupati juga menuturkan bahwa sejalan dengan semangat Gerakan Desa Sehat dan Cerdas dimana salah satu indikatornya adalah kepesertaan JKN. Oleh karenanya Bupati memerintahkan agar seluruh camat untuk melakukan ricek adakah desa yang sudah mengikuti JKN dan mampu mendeklarasikan diri sebagai desa percontohan JKN.
Kita terus berupaya keras untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik maka kepesertaan JKN juga akan meningkat. Beberapa negara di dunia juga tidak mudah untuk mensukseskan keikutsertaan peserta JKN secara global.
“Ini adalah tantangan bersama dalam membangun kesehatan di Bojonegoro, Jawa Timur dan Indonesia,’ paparnya. [bas])
