BPJS Ketenagakerjaan Bantu Lindungi Nelayan

Menko Maritim RI Rizal Ramli (tengah) didampingi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Sekretaris Diskanla Jatim Asmuri Syarief (belakang Rizal Ramli) di Muncar, Banyuwangi (9/4).

Menko Maritim RI Rizal Ramli (tengah) didampingi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Sekretaris Diskanla Jatim Asmuri Syarief (belakang Rizal Ramli) di Muncar, Banyuwangi (9/4).

Diawali Dari Seribu Nelayan di Muncar
Pemprov, Bhirawa
Sebanyak 1000 Nelayan Muncar di Kabupaten Banyuwangi mendapat bantuan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan ini berupa iuran selama 6 bulan. Para nelayan yang merupakan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) mendapat bantuan dua program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Penyerahan bantuan jaminan sosial diserahkan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, kepada Menko Maritim Rizal Ramli, yang kemudian diserahkan ke para nelayan Muncar, di Tempat Pelelangan Ikan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Sabtu (9/4).
“Ini masuk program perlindungan asuransi untuk satu juta nelayan di Indonesia tahun 2016. Ini untuk menumbuhkan kesadaran para nelayan akan pentingnya jaminan sosial dari resiko pekerjaan,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, usai penyerahan bantuan perlindungan jaminan sosial, di TPI Muncar, Sabtu (9/4).
Menko Kemaritiman, Rizal Ramli mengaku antusias dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Program asuransi sosial untuk nelayan ini diharapkan bisa diperluas di seluruh Indonesia. Saat ini, 16 juta nelayan di Indonesia belum tersentuh program perlindungan jaminan sosial. “Kita harap pemerintah daerah juga bisa ikut membantu iuran ini,” katanya.
Rizal Ramli juga mengajak Pemprov Jatim mengedepankan konsep sustainable ocean, yaitu pemanfaatan sektor kelautan secara berkelanjutan. Untuk mendorong terwujudnya sustainable ocean tersebut, yakni dengan meningkatkan penghasilan nelayan di darat dengan membuka kampung wisata berbasis nelayan.
“Sustainable ocean itu diantaranya dengan membuka kampung wisata nelayan yang hijau, green fishing village. Hal ini untuk mengatasi tak menentunya hasil laut, kami mendorong adanya penambahan penghasilan bagi nelayan di darat,” tandasnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berencana memberikan bantuan kapal kepada para nelayan di tahun 2016 ini. Sebanyak 3500 kapal akan dibagikan kepada kelompok nelayan di seluruh Indonesia. Kapal-kapal ini dengan biaya pengadaannya diambil dari APBN 2016. “Ada yang 30 GT, 20 GT maupun 10 GT. Memang kapal ini bukan kapal kayu, kebanyakan kapal fiberglass,” pungkasnya.

Jatim Siapkan Asuransi Kesehatan Melalui Perda Perlindungan Nelayan
Upaya pemerintah pusat memberikan kartu BPJS ketenagakerjaan untuk 1000 nelayan disambut positif Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim menyebut, upaya ini sebagai langkah awal perlindungan kepada nelayan. Jawa Timur sendiri juga sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Nelayan di tahun 2016 ini.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur, Heru Tjahyono, melalui Sekretaris Dinas, Asmuri Syarief mengatakan Raperda Perlindungan Nelayan sedang dibahas bersama DPRD Jawa Timur.
Nantinya, seluruh nelayan akan dicover asuransi. “Kita sedang menyusun perda perlindungan nelayan, nanti ada asuransi kesehatannya yang dicover dengan mengambil rujukan dari Perda itu,” jelas Asmuri, seusai mendampingi kunjungan Menko Maritim Rizal Ramli di Muncar, Banyuwangi.
Hal ini sebagai upaya Pemprov Jatim untuk mendukung program pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan nelayan. Karena, BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan di Banyuwangi kemarin hanya mencover 1000 nelayan untuk enam bulan saja.
Sedangkan di Jatim ini, terdapat sekitar 260.000 nelayan yang harus di akomodir baik itu kesehatannya dan juga perlindungan pekerjaannya.  “Kami ke depan sasarananya semua nelayan di Jatim harus di cover asuransi baik itu ketenagakerjaannya maupun kesehatan,” jelas Asmuri.
Diskanla Jatim, lanjut Asmuri, juga mendukung dikembangkannya ekonomi kreatif bagi para nelayan di Muncar Banyuwangi. Melalui program pusat yang disebut sustainable ocean. “Selain sentra perikanan, wisata lokal khususnya wisata kapal tradisional yang terkenal unik dan penuh aksesories bisa dikelola untuk menambah penghasilan nelayan,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, Pelabuhan Muncar saat ini sudah akan dijadikan sebagai salah satu destinasi kepariwisataan mengingat adanya keunikan tersendiri. “Kapal yang ada di pelabuhan Muncar itu berbeda dengan daerah lain. Di kapal itu ada ornamen atau lukisan yang menghiasi, sehingga menjadikan daya tarik wisata,’ katanya.
Selain itu, kedepan, Pelabuhan Muncar juga akan dikembangkan juga pusat perikanan yang kini tengah dirintis antara Pemprov Jatim melalui Diskanla Jatim dengan Pemkab Banyuwangi.
Sedangkan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, Pemkab Banyuwangi sudah memiliki program asuransi bagi para pekerja informal dari BPJS Ketenagakerjaan. Tak tangung-tanggung, sebanyak 2.500 pekerja informal dari penderes kelapa (pemerah gula kelapa), penambang belerang, petugas kebersihan daan juru parkir sudah mendapatkan asuransi.
Dikatakannya, pembangunan di Banyuwangi selalu berpihak pada pemberdayaan nelayan lokal. Anas cukup optimis kawasan Pelabuhan Muncar akan menjadi jujugan wisatawan. Jumlah nelayan serta produksi ikan yang melimpah di Banyuwangi akan menjadi daya tarik tersendiri.  “Nelayan kami jumlahnya ada 25 ribu orang. Produksi ikan di Banyuwangi juga terus meningkat, pada 2015 mencapai 85 ribu ton per tahun, dengan beragam jenis ikan laut. Tentunya, pasar ikan di sana pasti ramai dan ini jadi daya tarik tersendiri,” kata Anas. [rac]

Tags: