Bondowoso, Bhirawa
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) melakukan sosialisasi program bersama kepala sekolah SMP Negeri se-bondowoso melalui Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) di SMPN 2 Maesan, Kabupaten Bondowoso.
Sosialisasi ini dihadiri Kabid SMP, Kasi Dana Bos dan Ketua MKKS SMP hingga support penuh perlindungan guru dan tenaga kependidikan berstatus non ASN pada program BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua MKKS, Sarbini menyampaikan, kalau untuk yang ASN sudah mendapatkan perlindungan penuh dari negara mencakup lima program jaminan sosial.
“Nah sekarang giliran kita juga harus melindungi pegawai non ASN kita yang bertugas di masing-masing sekolah. Karena risiko kerja bisa terjadi kapanpun dan dimanapun,” katanya.
Maka, lanjut Sarbini, maka untuk antisipasi hal tersebut sudah seharusnya menjadi kewajiban seluruh jajaran kepala sekolah untuk mendaftarkan seluruh non ASN-nya ke BPJS Ketenagakerjaan.
“Dari 48 lembaga sekolah negeri di bondowoso, baru 2 yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Pada kesempatan sama, Kabid SMP Disdikbud Kabupaten Bondowoso, Agus Santoso sebagai perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso mengatakan akan pentingnya perlindungan bagi guru dan tenaga pendidikan melalui jaminan sosial
ketenagakerjaan.
“Berdasarkan surat edaran kepala dinas pendidikan Kabupaten Bondowoso bulan Februari 2022, bahwa seluruh kepala sekolah wajib mendaftarkan seluruh pegawai non ASN nya kepada BPJS Ketenagakerjaan. surat edaran tersebut merupakan turunan dari regulasi yang sudah ada yaitu inpres 2/2021 tentang optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan surat edaran menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nomor 8 tahun 2021 tentang peningkatan kepatuhan dan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada satuan pendidikan formal dan nonformal,” pungkasnya. .
Sementara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bondowoso Hadi Susanto dan Dolik Yulianto selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember mengaku siap mendukung dan berkolaborasi dengan Kabid SMP, khususnya di wilayah Bondowoso dan Jember.
“Hal ini guna untuk perlindunga seluruh guru Non ASN yang ada di Kabupaten Bondowoso,” pungkasnya. [geh]
