BPK Periksa SPJ SKPD Pemprov

Pemprov, Bhirawa
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai 1 April hingga 5 Mei 2014 mendatang bakal memeriksa SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) tahun anggaran 2013, diseluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Pemeriksaan ini terkait opini yang akan diberikan BPK kepada Pemprov Jatim.
“Ini pemeriksaan rutin. Tiga bulan setelah tutup anggaran akan diperiksa BPK mulai 1 April hingga 5 Mei, dan hasilnya akan diumumkan paling lambat enam bulan setelah pemeriksaan. Tapi biasanya akhir Mei sudah diumumkan hasilnya di DPRD,” kata Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, ditemui usai menerima BPK Perwakilan Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (1/4).
Untuk pemeriksaan tahun anggaran 2013, mantan Sekdaprov Jatim ini optimis akan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika tahun ini meraih WTP, itu artinya Pemprov Jatim berhasil meraih WTP empat kali berturut-turut mulai 2011 lalu.
Optimisme Pakde Karwo-sapaan lekat Soekarwo ini, bukan tanpa alasan. Sebelumnya Inspektorat Jatim telah melakukan pemeriksaan terlebih dulu, dan hasilnya hanya soal SPJ yang masih belum rapi. Terkait pembukuan lainnya seperti pengadaan barang dan jasa sudah sesuai rel.
“Memang kelemahan kita ada pada SPJ. Baik di biro-biro, dinas dan badan problemnya ada pada pembukuan di SPJ yang kurang baik. PA (Pengguna Anggaran) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) jarang dan tak rajin mengecek SPJ ini. Makanya saya minta PA dan KPA untuk rajin mengeceknya,” tururnya.
Dalam rapat terakhir, lanjutnya, semua SKPD juga telah mengembalikan anggaran yang lebih atau silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Serapan anggaran secara keseluruhan di Pemprov Jatim juga baik yaitu mencapai 95 persen. “Ada kabupaten/kota di Jatim yang serapannya hanya 60 persen,” katanya tanpa mau menyebut daerah yang dimaksud.
Menurut Pakde Karwo, BPK akan memeriksa semua yang menyangkut pertanggung jawaban mulai penerimaan dan pengeluaran anggaran dari semua SKPD. Baik itu untuk perjalanan dinas, honor, pengadaan barang dan jasa kemudian dicocokkan dengan besteknya.
“Semuanya akan dicocokkan. Contohnya bestek terkait pembuatan tanggul bawah laut dulu banyak temuannya. Makanya kita sudah perbaiki semuanya dicek betul dan ini jadi prioritasnya. Makanya Dinas Perikanan dan Kelautannya kita pilih orang yang paham tentang arsitektur. Sebab meski dinas perikanan tapi banyak proyek fisiknya. Leadhershipnya yang kita butuhkan,” paparnya.
Terkait aset-aset pemprov yang tahun lalu banyak catatan dari BPK, Pakde Karwo menjelaskan, secara umum progres catatan aset semakin baik. Itu dilihat dari jumlah aset yang telah tersertifikat maupun yang masih dalam proses di BPN (Badan Pertanahan Nasional).
“Untuk jumlahnya saya tidak hafal. Tapi yang pasti progresnya sangat baik. Mensertifikat jalan itu tidak gampang karena kemampuan BPN yang terbatas. Meski begitu kita sudah dorong BPN agar segera menerbitkan sertifikat aset pemprov seperti jalan,” ungkapnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jatim, Drs Muzakkir, mengatakan, dalam pemeriksaan nanti akan dicocokkan seluruh data fisik maupun data soft copy-nya. Selain pemprov, BPK juga memeriksa instansi lain nya di Jatim. Yaitu, 38 kabupaten/kota dan BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Suramadu). [iib]

Rate this article!
Tags: