BPN Kabupaten Tulungagung Target 36.000 Sertifikat di Tahun 2020

Eko Jauhari.

Tulungagung, Bhirawa
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulungagung menargetkan pada tahun 2020 ini dapat melakukan sertifikat melalui program Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 36 ribu. Jumlah tersebut lebih banyak dari tahun lalu sejumlah 32 ribu sertifikat.
Kepala BPN Tulungagung, Eko Jauhari, Rabu (5/2), mengungkapkan target tahun ini lebih besar karena pada tahun 2019 BPN Tulungagung telah mencapai target 98,6 persen. “Untuk pengantaran sertifikat yang sudah selesai pada tahun 2019 itu kami menargetkan pula pada awal maret telah diterimakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sejauh ini, menurut dia, sudah 60 persen sertifikat yang ditargetkan tahun 2019 telah terbagikan pada masyarakat. Tinggal 40 persen yang akan diselesaikan sampai awal Maret 2020.
Sedang jumlah desa yang ikut PTSL pada tahun 2020 sejumlah 22 desa. Berkurang dari tahun seblumnya yang sebanyak 36 desa.
Eko Jauhari optimis target penyelesaian sertifikat pada tahun 2020 dapat tercapai seperti halnya tahun 2019. Bahkan ia menyebut pada tahun 2024 mendatang semua bidang tanah yang ada di Kabupaten Tulungagung sudah bersertifikat. Lebih cepat setahun dari target nasional pada tahun 2025.
Data BPN Tulungagung menyebutkan dari 642.930 bidang tanah yang punya pipil pajak, baru 201.634 bidang tanah di antaranya yang sudah tersertifikasi. Sesuai target seluruh bidang tanah sebanyak 642.930 tersebut akan selesai sertifikatnya pada tahun 2024 mendatang.
Menjawab pertanyaan, Eko Jauhari menyatakan telah melakukan upaya bagi warga yang tidak memunkinkan untuk datang dan mengambil sertifikat di Kantor BPN. “Khusus untuk warga yang lanjut usia atau sepuh dan orang sakit yang tidak bisa mengambil sendiri sertifikatnya kami antarkan langsung pada mereka,” paparnya.
Bahkan ia menyebut sempat mengantarkan sendiri bersama Pokja PTSL sertifikat untuk warga yang lanjut usia yang dalam keadaan sakit di Desa Pucung Kecamatan Boyolangu baru-baru ini. “Kami waktu itu naik motor ke rumah warga tersebut. Ini agar warga yang sudah sepuh dan sakit itu tidak perlu repot mengambil sertifikat,” tuturnya. (wed)

Tags: