BPOM Menjamin Vaksinasi Sinovac Memenuhi Standar WHO dan EUA

Jakarta, Bhirawa.
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), harus memberikan informasi secara terbuka dan transparan, tentang vaksin Sinovac.Terkait proses uji klinis dan bahan dasar pembuatan vaksin Sinovac tersebut. Sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang mewajibkan konsumsi produk halal wajib hukumnya.

“Meskipun soal ke-halal-an menjadi wewenang MUI, namun BPOM juga harus bisa menjelaskan kepada publik. apakah vaksin Sinovac dibuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur haram atau tidak. Misalnya DNA babi,” papar Senator Habib Zakaria Bahasyim kala mendampingi pimpinan Komite III DPD RI Sylviana Murni dalam raker secara virtual dengan BPOM, Senin (25/1).

Senada dengan rekannya, Senator dr. Johan Nurlela dan SenatorĀ  Anak Agung Gde Agung, membenarkan minimnya transparansi informasi perihal seluk beluk aksin Sinovac. Bahkan, pemerintah tidak pernah menjelaskan kepada publik, mengapa jumlah relawan uji klinis hanya 1.600 orang. Jumlah yang sangat kecil dibanding dengan relawaN di Brasil maupun Turki. Demikian halnya dengan prioritas penerima vaksin, mengapa diberikan kepada usia 18 th- 59 th saja.

Demikian halnya pernyataan Senator Ria Saptarika; Dia menyatakan adanya keberatan dan keraguan serta setuju/ tidak setuju masyarakat terhadap vaksin Sinovac. Bahkan sebagian besar masyarakat di Batam, memilih untuk di vaksin di Singapura. Dengan menggunakan vaksin bukan Sinovac, dengan alasan efekasi Sinovac hanya sekitar 65% saja. Sangat kecil dibanding vaksin produk lain.

Kepala BPOM RI Penny K Lukito, menegaskn bahwa BPOM bekerja berdasarkan prosedur dan standardisasi WHO. Dalam memastikan keamanan, khasiat dan mutu vaksin. Baik ditahap pre maupun post market. Ini berlaku pula pada vaksin Sinovac.

“Untuk penggunaan Sinovac bagi Covid-19, meski proses evaluasi dan uji klinis dilakukan dengan berbagai fleksibilitas, guna percepatan proses perizinan, agar sesuai timeline. BPOM menjamin dan memastikan vaksin Sinovac telah memenuhi kriteria dan persyaratan Persetujuan Penggunaan Saat Darurat (Emergency Use Authorization =EUA).” tutur Penny Lukito.

Dikatakan, BPOM berkomitmen untuk senantiasa menggandeng Komite III DPD RI, dalam berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi tersebut. Perihal distribusi vaksin ke seluruh daerah, BPOM berkomitmen untuk bekerjasama dengan berbagai pihak lintas sektor dan Pemda. Untuk menjamin keamanan dan mutu vaksin, hingga sampai ke tujuan. [ira]

Tags: