Foto: ilustrasi
Dindik Kaji Regulasi Pencairan BPOPP
Surabaya, Bhirawa
Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) sudah berjalan sejak enam bulan terakhir. Rencana pencairan di tiap bulan atau awal triwulan belum terealisasi hingga saat ini.
Sehingga tak sedikit sekolah yang bahkan harus mencarikan dana talangan untuk menutup dana operasional sekolah dan gaji guru. Pasalnya, proses pencairan selalu dilakukan di akhir triwulan bersamaan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut Kepala SMAN 2 Surabaya, Tatik Kustini, setiap bulannya setidaknya membutuhkan Rp150 juta untuk operasional dan gaji guru. Dengan pencairan BPOPP atau Tistas yang selalu terjadi di akhir triwulan, pihak sekolah pun harus terus mencari pinjaman.
“Enam bulan terakhir sekolah harus mencari hutangan terus karena pencairan yang telat. Pernah sampai dua kali pinjam (dalam dua bulan) karena belum cair juga BOS dan BPOPP sampai akhir triwulan,” ungkapnya Rabu (8/1).
Sehingga Tatik berharap ada evaluasi dalam pelaksanaan program BPOPP. Agar pembiayaan pendidikan tidak dibebankan sepenuhnya pada pemerintah. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bisa menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah saja. Namun, orangtua juga turut serta dalam pendidikan dan tanggungjawab sesuai kemampuannya.
“Kalau begini anak dokter, profesor gratis kayak yang tidak mampu. Jadi menurut saya salah sasaran, kalau yang tidak mampu, yatim piatu ya tak usah memang bayar. Tapi kalau anak konglomerat apa nggak bayar, kan enggak gitu toh,” lanjutnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala SMAN 1 Surabaya, Khoiril Anwar. Menurutnya, pencairan BPOPP diakhir triwulan memang cukup membebani sekolah. Untuk itu operasional sekolah serta gaji dibebankan pada BOS.
“Harapannya BPOPP ini cair di awal triwulan. Dengan pencairan awal triwulan maka sekolah bisa menggunakan pembelanjaan langsung,” pungkasnya.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim, Ramliyanto menjelaskan, terlambatnya pencairan dana BPOPP disebabkan beberapa faktor. Diantaranya penarikan data dari Cabang Dinas. Karena tak sedikit data dari sekolah tidak tersinkron dengan dapodik. Sehingga ada beberapa kasus yang muncul, di mana jumlah besaran BPOPP yang didapat tidak sesuai dengan jumlah siswa. maka dari itu, per Januari 2020, pihaknya meminta agar sekolah melakukan update dapodik.
“Kami sudah membahasnya hal itu dengan Cabdin untuk disampaikan ke sekolah-sekolah sehingga dapodik bisa dilengkapi,” jelasnya.
Terkait hal keterlambatan pencairan, pihaknya juga tengah mengkaji regulasi dengan BPKAD untuk dimungkinkan pencairan dilakukan di setiap bulannya. ”Atau kalau tidak bisa dicairkan di tiap bulan, bisakah dibuatkan regulasi baru pencairan di awal triwulan. Ini kita ajukan untuk meringankan beban sekolah,” urainya.
Disinggung soal kabar tuntutan Tistas dihapuskan, Ramli menyebut hal tersebut lumrah terjadi. Pasalnya,BPOPP merupakan kebijakan baru dan membutuhkan perbaikan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. ”Kita tidak bisa menganggap bahwa Tistas tidak bermanfaat. Dari data testimoni yang digunakan program ini sangat bermanfaat,” kata dia. [ina]
