Wali kota Mojokerto Ning Ita (kiri) Sekdakot Harlistyati serta Plt Kepala BPPKA Agung Moeljono. [kariyadi/bhirawa]
Kota Mojokerto, Bhirawa
Pemerintah Kota Mojokerto, kembali menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas perolehan capaian standar tertinggi atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.
Badan Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset (BPPKA) Pemkot Mojokerto turut memberi kontribusi besar capaian yang telah lima kali diraih ini.
“Alhamdulillah dukungan semua OPD serta bimbingan ibu Wali kota sehingga kita meraih kembali opini WTP dari BPK RI.” ujar Agung Moeljono, Plt Kepala BPPKA Kota Mojokerto, Kamis (3/10).
Agung menambahkan, pencapaian opini WTP) dari BPK adalah sebuah hasil yang patut disyukuri bersama. Hal itu bisa dicapai sepanjang instansi pengguna APBN maupun APBD bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan BPK.
“Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” tambah Agung yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bappeko Mojokerto ini..
Sementara, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif.
“Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP,” tambah Agung.
Penyerahan penghargaan WTP untuk Kota Mojokerto dari Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A, diterima langsung Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
ni artinya, Pemerintah Kota Mojokerto telah meraih penghargaan WTP kelima kalinya secara berturut-turut sejak 2014. Hal ini, menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyelenggarakan sistem birokrasi yang akuntabel dan transparan. Keberhasilan ini, tak lepas dari peran semua pihak di lingkungan Pemerintah Kota serta DPRD sebagai mitra pemerintah dalam fungsi legislasi.
Ning Ita berpesan, penghargaan WTP yang telah diraih untuk kelima kalinya ini, harus terus dipertahankan. Tidak lain sebagai bentuk transparansi dalam penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang – undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.
“Sebenarnya, tujuannya bukan penghargaan. Karena, penghargaan itu merupakan bonus dari kerja keras yang telah dilakukan selama ini. Namun, dengan demikian semoga penghargaan ini bisa menjadi motivasi kami bersama untuk lebih, dan lebih lagi dalam meningkatkan kinerja dalam laporan yang bersih dan good goverment,” katanya.
Kota Mojokerto patut berbangga, karena menjadi satu dari 36 kabupaten/Kota se-Jawa Timur, yang masuk dalam penerima penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan RI. Ini artinya, dari jumlah keseluruhan kabupaten/kota se-Jawa Timur yang mencapai 39, hanya ada tiga daerah yang belum mendapatkan predikat WTP. [kar]
