BPPT Dorong e-Voting Tingkatkan Kecepatan Akurasi Penghitungan Suara

Jakarta, Bhirawa
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mendorong diselenggarakannya pemilihan umum di tingkat nasional hingga tingkat desa menggunakan sistem pemilu elektronik (e-voting) untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam penghitungan suara.
“Penggunaan e-voting akan meniadakan berbagai ‘quick count’ karena rekap hasil penghitungan perolehan suara pemilu dari seluruh tanah air akan selesai hanya dalam hitungan jam,” kata Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT Andrari Grahitandaru di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, cepatnya proses rekapitulasi karena petugas di tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Indonesia bisa langsung mengirimkan hasil penghitungan suara ke data centre Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan audit.log-ke Bawaslu begitu pemungutan suara ditutup.
“Data yang dikirimkan tersebut akan secara otomatis tertabulasi, direkap dan bisa langsung ditayangkan,” katanya.
Selain itu dengan e-voting, proses pemilu juga menjadi lebih akurat karena data yang terekap KPU adalah data kiriman langsung dari tiap TPS secara “online” yang dibuktikan dengan dokumen berupa print-out dari masing-masing pemilih.
“Jika masalah otentifikasi pemilih telah menggunakan e-KTP yang telah terintegrasi dengan e-voting maka tak ada lagi kecurangan dalam keabsahan pemilih. Sekarang ini masih banyak terjadi undangan misalnya kepada orang yang telah wafat digunakan oleh orang lain,” katanya.
Ia juga menyatakan prihatin jumlah surat suara tidak sah pada Pilpres 2014 mencapai 1,95 juta yang disebabkan salah coblos.
“Jika menggunakan e-voting tidak akan ada lagi surat suara tidak sah ini, karena pemilih tidak mencoblos tapi menggunakan layar sentuh yang akan mengkonfirmasi jika pemilih melakukan kesalahan,” katanya.
Ia juga mengatakan, dengan e-voting proses pemilu juga akan lebih bisa dihemat terkait penggunaan kertas khusus dengan “security printing”.
“Namun demikian penghematan ini banyak syaratnya, terutama sistem perangkat keras dan lunaknya harus buatan dalam negeri dan digunakan berkali-kali. Pengamatan kami di Pilkada Bantaeng beda biaya antara pemilu konvensional dan e-voting tidak signifikan jika perangkat hanya digunakan lima kali. Jadi harus lebih dari itu,” katanya.
Karena itu pihaknya menyarankan dibentuk perusahaan nasional yang bertugas membuat perangkat e-voting, memeliharanya hingga mendistribusikannya seperti yang telah dilakukan India. Karena perangkat digunakan secara berkali-kali, bergiliran dari pilkada ke pilkada biayanya akan murah,” katanya.
BPPT, ujar Andrari, telah sukses membantu menggelar e-voting Pilkades di 13 desa di tiga kabupaten yakni Jembrana, Bali, Boyolali, Jateng, dan Musirawas, Sumsel, dan akan menjadi yang ke-14 kali tahun ini. [ant.ira]