DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi C DRPD Jatim meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) segera menentukan pilihan bisnis atau kembali ke ruh awal pembentukan di era Gubernur Soekarwo.
Hal Ini disampaikan komisi yang membidangi keuangan atas keinginan BPR Jatim yang meminta tambahan modal sebesar Rp500 miliar untuk menguatkan kinerjanya.
Wakil ketua komisi C, Yohanes Ristu Nugroho menegaskan dengan deviden yang disetorkan sebesar Rp15 miliar, jika dilihat secara keseluruhan dari PAD di Jatim maka setoran ini sangat kecil.
Maka dengan kondisi ini komisinya membutuhkan komitmen yang jelas mau kemana BPR Jatim ke depan. Agar modal tersebut jelas fungsinya.
“BPR harus memiliki sikap yang tegas, apakah akan bermain di bisnis atau kembali ke ruhnya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi kecil. Jika kembali ke ruhnya maka jangan mengejar keuntungan,” katanya saat melakukan kunjungan kerja bersama BPR Jatim di Malang, yang diikuti seluruh anggota Komisi C DPRD Jatim, Rabu (10/6).
Sehingga, lanjut dia, bisa mengutamakan membantu kredit terhadap pengusaha kecil dan menumbuhkan perekonomian masyarakat kecil tersebut. “Hal ini perlu dilakukan agar segmentasi rambahan BPR Jatim menjadi jelas. Tambahan modal itu bagi kami harus punya segmen tersendiri yaitu ekonomi masyarakat kecil,” terang politisi PDIP ini.
Hal senada juga disampaikan Agus Dono. Anggota Komisi C dari Fraksi Demokrat ini meminta BPR Jatim membuat frame baru visi misi ke depan agar tambahan modal disetujui.
Menurutnya, ada komitmen untuk membangun masyarakat ekonomi menengah ke bawah. “Harus ada komitmen sehingga benar-benar dirasakan oleh mereka dan pertumbuhan ekonomi juga berjalan karena dampak Covid-19 ini cukup berat. Menghantam mereka Kalau tidak ada bantuan suntikan modal yang murah dan mudah pasti mereka akan tambah berat,” tegas Pria yang akrab disapa Gus Don ini.
Politisi yang pernah menjadi ketua Komisi B dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini meminta jangan sampai BPR Jatim kalah terkenal dengan Bank titil, hanya karena tidak tahu apa itu BPR Jatim.
“Jangan sampai kalah sama bank titil. Makanya penambahan modal ini harus terserap di kegiatan ekonomi kerakyatan itu yang kami inginkan,” ujarnya.
Gus Don juga meminta agar mempermudah segala bentuk persyaratan. “Jangan karena alasan administrasi kemudian menghambat sesuatu yang sudah disepakati atau diinginkan untuk membangun masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” katanya.
Sedang anggota komisi lainnya, Agung mengaku sangat setuju dengan penambahan modal 500 miliar dengan syarat BPR juga harus meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang ada. Seperti fasilitas elektrikal yang kurang, SDM yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
“Dari cek sound yang saya lakukan keinginan komisi C ini sesuai dengan masyarakat. Contoh pertanian, kredit untuk pertanian sekarang banyak yang membutuhkan. Apalagi dari data yang ada kredit dari sektor pertanian itu kredit macet di BPR Jatim sangat rendah hanya 3 persen, dibawah ambang batas, maka layak kalau modal itu ditambah digunakan untuk petani. Dan ini akan juga mendorong sektor lain seiring menggeliatnya sektor pertanian,” kata politisi PAN Jatim ini.
Tak kalah penting, kata dia, adalah fasilitas elektrikal, seperti ATM atau fasilitas transfer. “Fasilitas Elektrikal ini harus disediakan agar mereka juga jadi mudah. Saya tidak ingin karena tidak adanya fasilitas ini mereka malah lari ke Bank Lain,” pungkasnya. [geh]
