Usaha ekonomi masyarakat, termasuk skala UMKM seperti ini akan menjadi sasaran petugas pencacah Sensus Ekonomi 2016 pada Bulan Mei mendatang.
Tulungagung, Bhirawa
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung sudah melakukan perekrutan petugas lapangan untuk kegiatan Sensus Ekonomi 2016. Petugas yang direkrut sebanyak 1.404 orang, termasuk di antaranya PNS dari lingkup Pemkab Tulungagung.
Kasi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Tulungagung, Mona Sri Wahyuni, pada Bhirawa, Rabu (27/1), mengakui jika BPS setempat baru saja melakukan perekrutan tenaga lapangan untuk Sensus Ekonomi 2016. “Perekrutan selesai sekitar seminggu lalu. Ada 1.404 orang yang kami rekrut. Sebagian di antaranya berstatus PNS,” ujarnya.
Mona Sri Wahyuni belum bisa memastikan seberapa banyak PNS lingkup Pemkab Tulungagung yang terekrut sebagai tenaga pengawas dan pencacah sensus tersebut. “Yang pasti ada. Selain dari kalangan masyarakat umum, seperti ibu rumah tangga atau mahasiswa,” bebernya.
BPS, lanjut dia, tidak menolak seorang PNS melamar sebagai petugas pengawas dan pencacah dalam Sensus Ekonomi 2016. Asal mereka mendapat surat izin dari atasannya langsung.
“Kalau PNS itu dari sekretariat Kecamatan maka harus punya izin dari camat. Kalau dari kelurahan atau desa harus ada surat izin dari lurah atau kepala desa. Yang penting dari atasan langsung,” paparnya.
Rencananya, para petugas lapangan untuk kegiatan Sensus Ekonomi 2016 akan efektif bekerja pada tanggal 1-31 Mei 2016. Atau dalam waktu satu bulan.
Mereka akan diberi honorarium relatif cukup besar. Untuk tenaga pencacah masing-masing besarannya mencapai Rp 2,8 juta. Sedang tenaga pengawas sebesar Rp 3,1 juta. “Pelatihan bagi petugas lapangan akan kami lakukan antara Bulan Maret dan Bulan April. Setelah itu langsung terjun lapangan pada tanggal 1-31 Mei 2016,” papar Mona Sri Wahyuni.
Sensus Ekonomi 2016 dilakukan BPS dengan sasaran untuk mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak terkait bidang pertanian. Menurut Mona Sri Wahyuni, metode sesnsus nantinya dilakukan dengan sistem blok dan mendatangi rumah per rumah secara langsung.
“Semua kegiatan ekonomi masyarakat di data. Tidak hanya kegiatan ekonomi skala besar, namun juga yang UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Bahkan kami akan mendata juga kegiatan usaha yang dilakukan secara online. Selama ini kan belum diketahui seberapa banyak warga yang melakukan usaha secara online,” jelasnya.
Perempuan berjilbab ini tidak menampik kemungkinan ada petugas pencacah yang tidak melakukan pekerjaannya secara benar. Apalagi sampai memanipulasi data dan tidak sampai melakukan kunjungan ke rumah-rumah. “Warga yang menemukan petugas seperti itu nanti bisa lapor ke kantor BPS Tulungagung. Tapi sebaliknya, kami juga mengimbau pada masyarakat untuk tidak menolak kedatangan petugas saat sensus berlangsung,” katanya. [wed]
