Budaya Perlindungan Ekosistem Esensial

Mencegah Banjir dan Longsor (Lebih Mudah Lebih Murah)

Oleh :
Yunus Supanto
Wartawan Senior Penggiat Dakwah Sosial Politik

Bencana hidro-meteorologi musim hujan tahun ini semakin di-perparah dengan tanah longsor yang makin masif terjadi di berbagai daerah. Semakin terasa pedih, karena longsor menimbulkan korban jiwa. Termasuk longsor di Nganjuk (Jawa Timur) menelan korban jiwa 30 orang. Cuaca ekstrem selama Januari hingga Pebruari 2021 telah mendera seluruh kawasan di Indonesia. Dampak musim hujan semakin menampakkan ke-parah-an dengan meluasnya banjir dan tanah longsor.

Musim hujan mulai mencapai puncak dengan ekstremitas cuaca. Menyergap dengan kekuatan curah dan luruhan deras tak terbendung. Banyak yang tidak siap menghadapi musim hujan, termasuk area ibukota (Jakarta), dan kawasan terdekat (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Musim hujan terasa bagai kehilangan berkah. Cuaca ekstrem makin sering terjadi, dengan intensitas hujan melebihi normal (100 milimeter per-hari).

BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) bahkan telah me-warning, anomali cuaca akan semakin sering terjadi inherent dengan perubahan iklim global. Ditambah makin susutnya daya dukung lingkungan, karena alih fungsi lahan secara masif dan sistemik. Kawasan hulu sebagai catchment area (area resapan) tak mampu menampung air hujan. Luruh membawa material longsoran, menerjang perkampungan, dan ladang.

Seluruh sungai besar (tanggungjawab Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS), dan sungai provinsi telah meluap. Ciliwung (di Jakarta), Citarum (di Bekasi- Karawang ), Cimanuk (di Sumedang), telah merendam ratusan area perkampungan. Begitu pula sungai Beringin di Semarang, dan sungai Wulan (di Kudus, Jawa Tengah), telah meluap, sampai memutus jalur transportasi pantai utara (pantura) Jawa. Banjir juga terjadi di Jombang (Jawa Timur), merendam jalan negara.

Air bah yang meluap dari sungai, bukan sekadar meluber lewat permukaan. Melainkan juga menjebol tanggul. Seperti jebolnya tanggul sungai Citarum kabupaten di Bekasi. Serta tanggul kali Brantas yang jebol di Bandar Kedungmulyo, Jombang. Tanggul dijebol aliran deras sungai, disebabkan bantaran sungai tidak berfungsi optimal. Juga daerah aliran sungai (DAS, di bagian hulu) tidak mampu menyerap air hujan.

Namun sebenarnya, beberapa sungai besar telah memperoleh penanganan memadai. Sehingga dampak banji dan longsor plengseng sungai bisa diminimalisir. Antaralain sungai Ciliwung, yang dikerjakan pemerintah pusat (melalui program BBWS Ciliwung-Cisadane bersama Bank Dunia). Terbukti mengurangi ke-parah-an (ketinggian air) pada kawasan “langganan banjir.” Begitu pula penanganan di sungai Bengawan Solo, telah mengurangi banjir di kota-kota sepanjang hilir. Titik banjir berkurang di kabupaten Ngawi, dan Bojonegoro (Jawa Timur).

Audit Lingkungan

Pemerintah pusat, juga memiliki lembaga khusus lain urusan sungai, yakni BP-DAS (Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai). Ironisnya, kinerja urusan sungai mengendur disebabkan pemerintah (dan daerah) fokus pada urusan pandemi CoViD-19. Meng-akibatkan sekitar 63,7 juta jiwa penduduk berisiko terpapar dampak banjir. Berdasar mapping kebencanaan, tanah longsor mengancam 274 kabupaten. Realitanya, DAS di Sumatera, dan Kalimantan telah beralih fungsi menjadi area tanaman industri.

BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) mencatat kualitas udara di Sumatera dan Kalimantan dalam keadaan berbahaya. Karhutla di Kalimantan Tengah, mencatat jumlah hotspot terbanyak, mencapai 954 titik panas. Disusul Kalimantan Barat, sebanyak 527 titik api. Serta Sumatera Selatan (366), Jambi (222), dan Kalimantan Selatan 119 titik api. Maka banjir di Kalsel patut diduga disebabkan kerusakan ekosistem esensial.

Musim kemarau kesulitan air. Sedangkan pada musim hujan diterjang banjir bandang dan longsor. Ironis, karena Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin lingkungan hidup yang baik. Diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Secara tekstual, Konstitusi (UUD) pasal 28H ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik.”

Pemerintah berkewajiban (mandatory) meng-audit kondisi lingkungan hidup. Menjamin lingkungan hidup yang baik sesuai amanat konstitusi. Mencegah bencana alam yang disebabkan ulah manusia melalui penegakan disiplin tata ruang dan wilayah. Pemerintah patut memiliki sistem perlindungan ekosistem esensial. Terutama menjaga kelestarian fauna, melindungi pohon tegakan tinggi (dan besar) yang tersebar di luar kawasan lindung, dan di luar kawasan konservasi.

Perlindungan pohon yang telah tumbuh besar sebenarnya memiliki payung hukum. Berupa UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun tidak efektif mencegah alih fungsi area “penyangga kehidupan.” Terutama pohon besar yang berada di perkampungan. Bahkan pemerintah daerah juga menebang pohon besar yang tumbuh di tepi jalan. Antara lain, pohon asam (tamarindus indica), pohon trembesi (samanea saman) dan pohon mahoni (swietenia macrophylla). Ketiga pohon semakin langka.

Pohon masih dianggap “mengganggu.” Selalu dikalahkan, ditebang manaka Pemda memerlukan lahan utilitas umum. Juga ditebang manakala “mengganggu” bentag kabel listrik dan kabel telepon. Tetapi ada pula Pemda Kabupaten dan Kota, memiliki Peraturan Daerah yang khusus melindungi pohon. Antara lain Kota Surabaya memiliki Perda Nomor 19 tahun 2014 tentang Perlindungan Pohon. Perda ditegakkan secara kukuh, disertai sanksi tegas.

Jaga Pohon Besar

Tiada yang bebas bisa menebang pohon, kecuali telah memperoleh izin pemerintah. Perda Kota Surabaya pada pasal 9, terdapat kewajiban penebang pohon (yang telah memperoleh izin) mengganti menanam pohon dengan jumlah tegakan lebih banyak. Keberadaan pohon sebagai bagian dari ekosistem esensial dijaga melalui pola audit secara sistemik. Bahkan pohon besar di pekarangan perkantoran juga dilarang ditebang, kecuali telah memperoleh izin.

Audit lingkungan seharusnya menjadi kearifan lokal setiap warga negara. Seperti dahulu nenek moyang memiliki cara sistemik melindungi lingkungan. Misalnya melindungi setiap pohon besar dengan aksi nyata (fisik), berupa memberi sarung pada pohon. Juga aksi spiritual melindungi pohon dengan metode “peng-angker-an” kawasan, sehingga tidak terusik. Kini kearifan lokal semakin tergerus pragmatisme keuntungan ekonomi.

Secara lex specialist, Indonesia telah memiliki undang-undang (UU), yang meng-amanat-kan audit ekosistem. Yakni, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Dalam pasal 1 angka ke-28, definisi audit lingkungan, dinyatakan, “Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha … terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.”

“Peng-angker-an” kawasan sesungguhnya menjadi metode perlindungan ekosistem esensial. Banyak unsur ekosistem esensial berada di permukiman, di tengah desa, dan di perbatasan kampung. Karena berada di luar area kawasan lindung, dan di luar kawasan konservasi, maka pohon-pohon besar terancam ditebang sia-sia. Padahal pohon besar memiliki fungsi esensial (penting dan utama) penyangga lingkungan.

Fungsi esensial pohon besar, adalah menyerap air hujan. Serta penyedia air pada musim kemarau. Bisa menjadi menyimpan air, berfungsi bagai biopori, dan fungsi talut (benteng alamiah) sungai. Mencegah longsor tebing sungai. Juga fungsi penyokong oksigen “pen-dingin-an” lingkungan. Pada ekosistem yang luas, kumpulan pohon bisa menjadi biosfer kawasan.

Kini kearifan lokal semakin tergerus pragmatisme keuntungan ekonomi. Pohon besar tegakan tinggi terancam ditebang secara sistemik. Pohon besar di pekarangan, di pinggir jalan, sampai di perbukitan milik Perhutani sudah ditebangi. Diganti pohon pendek musiman (kopi, teh, palawija, dan sayur-sayuran) dengan akar yang lemah. Tidak terdapat unsur biopori dan fungsi resapan hayati. Tak lama, bisa menjadi ancaman besar tanah longsor.

Pemerintah berkewajiban mewujudkan sistem perlindungan ekosistem esensial, sebagai Ketahanan Lingkungan. Diantaranya melalui revisi UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Revisi UU ini telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas 2021 DPR). Sekaligus sebagai cara sistemik mencegah bencana longsor lebih luas.

——— 000 ———

Tags: