PPP Muktamar Surabaya Ajak Muktamar Ulang

Surabaya, Bhirawa
Wakil Ketua Umum DPP PPP Muktamar Surabaya Mardiono mengaku pihaknya membuka peluang islah dengan DPP PPP versi Muktamar Jakarta dengan menggelar muktamar ulang. Karenanya, jika PPP kubu Jhan Faridz memiliki niat untuk melakukan islah maka pihaknya akan minta digelar muktamar ulang dengan peserta seperti muktamar Bandung.
“Jika nanti digelar muktamar, maka  harus netral dan fair,”jelasnya di sela-sela acara Sosialisasi dan Konsolidasi seluruh Kader PPP se-Jatim di Hotel Satelit Surabaya, Minggu (22/11).
Meski membuka peluang untuk islah melalui muktamar ulang, Mardiono mengatakan DPP PPP Muktamar Surabaya telah mengajukan PK (Peninjauan Kembali)  di MA atas putusan MA yang memenangkan PPP muktamar Jakarta. ”Dalam rapimnas di Jakarta  telah dibentuk Tim Tujuh untuk  mengajukan PK dengan novum baru yaitu salah satunya semua peserta muktamar PPP di Jakarta bukan kader dan pengurus PPP yang sah. Mereka palsu dan tak lengkap,”tandasnya.
Mardiono mencontohkan adanya peserta palsu di muktamar Jakarta, yaitu tidak adanya pengurus DPW PPP Banten hadir di muktamar tersebut” Saya ini sebelum Waketum DPP PPP muktamar Surabaya adalah Ketua DPW PPP Banten. Saya pastikan semua pengurus DPW PPP Banten tidak ada yang hadir dalam muktamar PPP Jakarta,”tambah mantan Ketua DPW PPP Banten ini.
Selain itu, Mardiono minta kepada semua kader PPP yang duduk di kursi legislatif tidak usah khawatir dengan ancaman Perubahan Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh PPP kubu Jhan Faridz. Pasalnya, pemerintah yang sah telah mengakui hasil muktamar Surabaya. Itu artinya, para kader PPP yang ada  telah dilindungi dengan aturan yang sah. Sedang untuk mem-PAW seorang anggota dewan tidak semudah membalik tangan. Terkecuali jika yang bersangkutan melanggar UU, di antaranya terkena hukuman pidana minimal 5 tahun, meninggal dunia atau keluar dari partai.
Terpisah, konflik di tubuh PPP yang berkepanjangan ini ditanggapi para kiai dan ulama. Bahkan forum silaturahim kiai dan ulama PPP ini mengeluarkan 9 poin keputusan. Di antaranya para kiai dan ulama PPP sangat prihatin melihat kondisi konflik berkepanjangan.
“Para kiai dan ulama mendesak kedua belah pihak (Romy dan Djan-tingkat DPP) maupun (Musyafak dan Maskur) supaya segera menyelesaikan konflik ini secara islah dengan memperhatikan saran para kiai ulama khususnya KH Maimun Zubair,” tuturnya.
Selain itu PPP tidak lepas dari pemerintahan. Para kiai dan ulama mohon kepada pemerintah untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi konflik di PPP.  Khusus PPP Jatim, para kiai dan ulama meminta penyelesaian konflik dilakukan bersama dengan kedua belah pihak (kubu Maskur Hasjim dan kubu Musyafak Noer).
Andi Sudirman yang merupakan salah satu tim independen penyelamat PPP yang juga mantan anggota DPRD Kota Surabaya menambahkan, pertemuan para kiai dan ulama ini tidak membahas persoalan muktamar PPP. “Kami tidak membicarakan muktamar. Yang terpenting secepatnya PPP islah, organisasi utuh. Baru nanti dikaji, apakah ada muktamar atau tidak,” tandas Andi Sudirman. [cty]