Buka Puasa Bersama Sulit Dihindari, Sejumlah Agenda Pemprov Terlanjur Dijadwalkan Sore Hari

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama sejumlah kepala daerah dan kepala OPD usai acara dengan BPJS di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dalam kesempatan itu Gubernur Khofifah menyebut sulit untuk menghindari buka bersama puasa sebab sejumlah acara sudah diagendakan sore hari dilanjut buka puasa bersama.

Pemprov Jatim, Bhirawa
Larangan buka puasa bersama yang dikeluarkan melalui surat edaran Sekretariat Kabibet RI tak terlalu mendapat respon di daerah. Sebab, dalam sejumlah pertemuan pemerintah selama bulan Ramadan ini telah dijadwalkan dilaksanakan pada sore hari. Otomatis, pertemuan tersebut juga menyediakan fasilitas buka puasa yang dapat dinikmati secara bersama-sama.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan, akan berupaya tetap mempedomani apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Tetapi dengan format-format tertentu, Pemprov Jatim biasa melakukan pertemuan-pertemuan sore hari saat Ramadan.
Seperti hari ini (kemarin) di Grahadi, Pemprov telah menggelar pertemuan dengan bupati/wali kota, kepala OPD bersama BPJS, Kamis (23/3). Begitu juga besok (hari ini) juga ada kegiatan yang dilaksanakan sore hari.
“Kalau waktunya sore itu kan yang puasa pasti buka. Begitu juga lusa ada acara Muhammadiyah yang setiap awal Ramadan pasti ada pertemuan. Kalau pertemuannya sore pasti akan diakhiri dengan buka puasa baik sendiri-sendiri atau tidak sendiri,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi.
Pada Ramadan tahun ini, lanjut Khofifah, Pemprov juga telah membuat forum bersama Baznas di berbagai daerah. Dan itu rata-rata dilaksanakan sore hari. Kalau sudah dilaksanakan sore maka berakhirnya Maghrib, kalau sudah maghrib berarti waktunya buka puasa.
“Yang terpenting adalah kita tetap menjaga bagaimana yang dikhawatirkan dalam surat itu yakni pandemi ke arah endemi. Jadi asalkan tidak berdesakan, tidak menimbulkan sesuatu yang membahayakan. Kalau ada yang merasa batuk-batuk ya lebih baik izin dulu,” ujar mantan Menteri Sosial RI tersebut.
Khofifah kembali menegakan, prinsipnya adalah Pemprov akan mengonfirmasi apa yang sebaiknya dilakukan berdasarkan surat tersebut tanpa mengurangi produktifitas selama di Bulan Ramadan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengatur larangan ini dalam peraturan Sekretaris Kabinet Indonesia Nomor 38/ Seskab/ DKK/ 03/ 2023 mengenai arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, 21 Maret 2023.
Dalam surat tersebut dijelaskan, pertama, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 2023 atau Ramadhan 1444 Hijriah agar ditiadakan. Ketiga, Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati dan wali kota. Dalam larangan buka puasa bersama ini, pejabat negara mulai dari menteri, kepala instansi, kepala lembaga, serta kepala daerah mematuhi arahan Presiden dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing. [tam.iib]

Tags: