Bukan Pilkada, Kandidat Calon Ketum PBNU Dilarang Pasang Banner

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Surabaya, Bhirawa
Mendekati pelaksanaan Muktamar NU ke-33 yang akan digelar di Jombang pada Agustus 2015 ini, Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) menggelar Halaqoh Nasional. Acara yang diselenggarakan di Hotel Alana Surabaya pada Sabtu dan Minggu (7/6) menghadirkan Ketum PBNU KH Said Agil Siradj dan Penasihat Presiden, KH Hasjim Muzadi.
Dalam sambutannya, Ketua Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Hilmi Muhammadiyah mengatakan, Halaqoh ini diadakan setelah dirinya bersilaturahim ke ulama khos di Sulawesi Selatan, KH Sanusi Baco, yang berpesan agar Muktamar Nahdlatul Ulama mendatang digelar tidak selayaknya Pilkada yang diwarnai politik uang.
“Jadi rekan-rekan galau, apalagi sekarang mulai ada kiai yang genit kemana-mana menggoda PC dan PW. Kami berharap, Halaqoh ini bisa menghasilkan rekomendasi yang menjadikan NU ke depan semakin baik,” lanjut Hilmi kemarin.
Ditambahkannya, alumni IPNU sudah sepakat satu suara untuk tetap netral. Dia menyatakan bakal mendukung siapapun untuk menjadi pemimpin NU. Asal sosok tersebut alim secara ilmu, tidak terlibat pada persoalan politik dan teruji kepemimpinannya. ”Kami memilih yang tidak genit berpolitik. Kalau tidak alim juga tidak akan dipilih,”paparnya.
Lebih lanjut diungkapkan Hilmi, dalam arena muktamar NU nanti dilarang ada banner yang menonjolkan kandidat calon. Namun dibatasi untuk para kiai sepuh. ”Ini bukan Pilkada. Jadi yang boleh terpampang adalah foto kiai sepuh. Apalagi untuk penunjukan Rois Aam diserahkan pada para kiai sepuh, sedang untuk pemilihan Ketum, diserahkan kepada undangan,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj, dalam sambutan pembukaannya mengatakan, NU ke depan memang harus semakin baik. Kang Said, demikian Kiai Said biasa disapa, selanjutnya menceritakan keteladanan dari KH Mahrus Aly, kiai khos yang dalam sejarahnya menolak didaulat sebagai Rais ‘Aam PBNU karena merasa ada ulama yang lebih pantas menduduki jabatan tersebut.
“Padahal Kiai Mahrus itu alim (berilmu) dan ilmunya gak tanggung-tanggung. Ngajinya itu Fathul Wahab, Jam’ul Jawamek, Mugnil Labib, kitab susah semuanya itu. Artinya apa, artinya NU ke depan membutuhkan ulama yang sesuai makna ulama itu sendiri, yaitu berilmu,” terang Kang Said.
Syarat lain untuk pemimpin NU ke depan, lanjut Kang Said, adalah mampu secara ekonomi dalam rangka pemberdayaan umat, serta memiliki jiwa aktivis yang mampu mengelola organisasi dengan baik.
“Kiai Mahrus itu kaya, dan NU membutuhkan pemimpin yang demikian agar tidak terus terusan membuat proposal. Walhasil, NU memang harus semakin baik dan baik, siapapun yang nanti terpilih di Muktamar, pasti orang NU, tidak mungkin selain orang NU,” pungkas Kang Said disambut tawa peserta Halaqoh Kebangsaan.

Bantuan APBD Kurang
Ketua Panitia Muktamar NU ke-33, Drs H Saifullah Yusuf mengakui jika anggaran yaang dibutuhkan untuk pelaksanaan Muktamar NU ke-33  yang digelar di Jombang Agustus 2015 cukup besar. Sementara bantuan dari APBD Jatim sangat kecil yaitu sekitar Rp 4,9 miliar, padahal sesuai asumsi dana yang dibutuhkan hampir mencapai Rp 10 miliar.
“Yang pasti bantuan alokasi anggaran dari Pemprov dan sudah disetujui DPRD Jatim senilai Rp 4,9 miliar. Bantuan tersebut digunakan di antaranya untuk pelayanan peserta. Ada 4 poin pelayanan yakni keperluan akomodasi peserta, transportasi peserta, konsumsi peserta dan perlengkapan muktamar seperti tenda, sound system dan kursi,” ungkap Politisi Gus Ipul.
Ditambahkan Gus Ipul , total persisnya kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan muktamar belum diketahui, tapi bantuan dari Pemprov itu masih kurang. Panitia telah mengajukan angka lebih dari yang disetujui, tapi yang disetujui hanya Rp 4,9 miliar itu. Untuk itu panitia muktamar sendiri juga memberikan bantuan anggaran sebesar Rp 2 miliar yang akan diberikan ke 4 ponpes yang menjadi tuan rumah pelaksanaan yakni Ponpes Denanyar, Ponpes Tambak Beras, Ponpes Tebu Ireng dan Ponpes Darul Ulum Peterongan..
“Sementara itu untuk bantuan dari Pemkab hingga saat ini belum jelas akan memberikan bantuan berapa. Tapi yang penting dukungan semua pihak agar pelaksanaan muktamar NU ini berjalan lancar dan sukses,” tegasnya.
Tentang danya kekhawatiran bantuan APBD Jatim untuk Muktamar NU ke-33 diselewengkan, Gus Ipul mengaku siap diaudit. Yang pasti, tambahnya semua dana dapat dipertanggungjawabkan dan pihaknya tak ingin masalah kemaslakatan umat diselewengkan yang nantinya berujung ke ranah pidana.
Sebelumnya Gus Ipul juga meresmikan website resmi Muktamar NU ke-33 yakni www.muktamarnu.com. Dengan diluncurkannya website Jumat kemarin, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi soal muktamar.
Didampingi Thoriqul Haq beserta Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, Gus Ipul  mengatakan, website ini merupakan salah satu media untuk memberikan informasi kepada khlayak atau masyarakat tentang segala perkembangan terkini terkait kegiatan Muktamar yang akan berlangsung di Jombang pada  Agustus mendatang. [cty,iib]

Tags: