Tahun ajaran baru 2014-2015 sudah dimulai. Tetapi buku kurikulum belum di-distribusikan secara merata. Beberapa Dinas Pendidikan di daerah coba membuat print-out dari CD yang diberikan oleh Pemprop, lalu difotokopi dan dibagikan ke sekolah. Namun kelangkaan buku paket kurikulum 2013 menyebabkan beberapa percetakan menggelontor buku paket ke pasaran. Sehingga buku paket yang seharusnya gratis (dibiayai anggaran BOS dari APBN), kini harus dibeli.
Konon, hal itu disebabkan sistem lelang pencetakan dan distribusi buku paket. Untuk menekan ongkos cetak, percetakan pemenang tender buku menunggu pesanan dari sekolah. Sedangkan pihak sekolah juga menunggu pesanan dari peserta didik. Saling menunggu itu, menyebabkan percetakan langsung melepas buku ke pasaran (toko buku) tanpa menunggu pesanan sekolah. Akibatntya, sebagian orangtua memilih membeli buku di luar sekolah.
Sebagian murid ada yang memilih fotokopi milik teman yang membeli di luar sekolah. Maka yang menunggu distribusi dari sekolah menjadi semakin sedikit. Faktanya, orangtua murid harus mengeluarkan biaya buku. Padahal seharusnya, buku paket diberikan secara gratis. Hal itulah yang menimbulkan kegaduhan pembelajaran di sekolah, karena masih banyak peserta belum memiliki buku paket.
Situasi saat ini, berbagai pihak menjadi serba-salah. Orangtua, peserta didik, guru dan sekolah, bagai diombang-ambing ketidak-siapan Kementerian Pendidikan. Membeli di toko buku kahawatir disalahkan, fotokopi disalahkan, menunggu juga salah. Lebih lagi pada bulan September (pekan depan) buku paket sudah menggunakan tema kedua. Jika terlambat lagi, pasti akan terulang kegaduhan serupa.
Tetapi kegaduhan akibat keterlambatan distribusi buku, bukan hanya terjadi pada peserta didik. Melainkan juga dialami oleh guru. Belum semua guru memahami isi kurikulum 2013, karena belum pernah memperoleh bimbingan teknis. Terutama guru tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Murid SD akan belajar di kelas lebih lama 10 jam (menjadi 36 jam per-minggu). Sedangkan jam belajar murid kelas VII sampai IX (SMP/MTs) yang semula 32 jam menjadi 38 jam.
Jenis dan metodologi mata pelajaran pada kurikulum 2013 memang berbeda. Untuk SD, yang semula 10 mapel disusutkan menjadi 6 mapel. Yakni: Matematika; Bahasa Indonesia; Pendidikan Agama; Penjaskes; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Kesenian. Untuk jenjang SD, materi IPA dan IPS menjadi tematik di pelajaran-pelajaran lainnya. Sehingga pemahaman guru terhadap kurikulum merupakan keniscayaan.
Misalnya, dalam kurikulum 2013, murid kelas 1-3 SD akan diberi pola pembelajaran yang tematik integralistik. Apa itu tematik integralistik? Belum semua guru paham benar. Termasuk guru (wali) kelas. Guru kelas inilah yang mengintegrasikan pelajaran IPA dan IPS ke dalam mapel lain. Begitu pula akselerasi kewenangan sekolah dalam implementasi kurikulum 2013.
UU Sisdiknas 2003 pasal 38 ayat (2) menyatakan: “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan ….” Belum semua Kepala Sekolah paham benar dengan frasa pengembangan kurikulum sesuai relevansi. Apakah Kepala Sekolah (bersama guru yang dibawahkannya) bisa mengutak-atik kurikulum 2013, bagaimana caranya?
Keniscayaan, bahwa urusan pendidikan mestilah bertumpu pada guru. UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga beberapa kali menyebut strategisnya fungsi guru. Terutama dalam hal kompetensi. Karena itu UU tentang Sisdiknas tahun 2003, pasal 41 ayat (3) mengamanatkan : “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.”
Jika pencetakan buku paket (dan distribusinya) untuk peserta didik sudah bermasalah, bagaimana bisa diselenggarakan suasana belajar-mengajar yang kondusif? Siapa sih yang memiliki hak menentukan kurikulum sesuai UU Sisdiknas pasal 36 ?
——————- 000 ——————–
Buku Kurikulum Tak Merata
Related
