Bulog akan Perbaiki Kinerja Distribusi Raskin

10-beras-bulogDinilai KPK Tak Tepat Sasaran
Surabaya, Bhirawa
Kritikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menilai penyaluran beras murah untuk masyarakat miskin (Raskin) tak tepat sasaran, ternyata mendapat perhatian serius dari Perum Bulog. Salah satu upaya yang dilkakukan adalah dengan memperbaiki kinerja distribusi raskin yang selama ini dilakukan.
“Sebetulnya tidak semua pembagian raskin bermasalah atau tak tepat sasaran seperti itu. Tetapi penilaian (dari KPK) tetap akan kami evaluasi,” ungkap Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Agusdien Farid, Rabu (9/4).
Selama ini Bulog hanya menyalurkan beras Raskin hanya sampai di titik distribusi. Selanjutnya, pembagian beras ke masyarakat miskin dilakukan oleh salah satu dari tiga pelaksana distribusi raskin yaitu kelompok kerja, warung desa, atau kelompok masyarakat.
Sedangkan distribusi ke masyarakat itu ada kesepakatan dengan warga sendiri atau dibagi sendiri. “Di titik penyaluran terendah inilah ada yang menerima manfaatnya ada juga yang tidak menerima. Kita akan evaluasi dan kita perbaiki lagi sistemnya,” ujarnya.
Ia pun mengakui memang ada beberapa sistem atau mekanisme penyaluran beras raskin tidak tepat sasaran. Adapun penyimpangan, lanjut dia, biasanya terjadi setelah raskin masuk ke tingkat kelurahan atau desa.
“Secara garis besar di beberapa daerah masih menggunakan pola rumah tangga sasaran (RTS) tetapi jumlah masyarakat miskin jauh lebih besar daripada plafon beras yang harus dibagikan. Biasanya secara musyawarah desa mereka membagi sendiri. Praktik tidak tepat sasarannya seperti itu,” jelasnya.
Tiap RTS penerima manfaat memperoleh jatah sebanyak 15 kg/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,-/kg di titik distribusi. Untuk penentuan RTS menggunakan acuan dari data hasil PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) 2011 yang dilakukan Badan Pusat Statistik.
Kepala Divre Bulog Jatim, Rusdianto mengatakan, untuk alokasi raskin di Jawa Timur, setiap bulan disiapkan 42.862 ton setiapĀ  yang tersebar di 8.506 titik distribusi. Dalam menyalurkannya, kata dia, terkadang juga muncul permasalahan.
Dari pengalaman tahun lalu, ujar dia, rata-rata yang membuat penyaluran raskin sedikit terhambat yakni pada persoalan pembayaran. “Masih banyak yang pembayarannya nunggak, sehingga kami tak bisa intervensi lebih dan hanya mencoba jalan negosiasi agar ada solusi,” ungkpanya.
Saat ditanya wilayah mana saja yang sering mengalami tunggakan pembayaran raskin, ia pun enggan menyebutkan. “Tidak perlu diketahui wilayah mana yang sering nunggak pembayaran, yang terpenting penyaluran tetap kami optimalkan,” tukasnya. [ma]

Tags: