Salah satu pedagang di pasar kota Bojonegoro. [achmad basir]
Komisi C Usulkan Puspa Agro Dijadikan BUMD Pangan di Jatim
Pemprov, Bhirawa
Fluktuasi harga komoditas pangan yang tidak menentu bergantu pada persediaan dan permintaan barang. Sayang sekali, persediaan dan permintaan itu kerap tidak seimbang sehingga mengakibatkan fluktuasi harga yang tidak stabil.
Misalnya harga cabe rawit yang jatuh pada saat panen raya, atau harga bawang putih yang melambung menjelang awal bulan Ramadan lalu. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, ada langkah jangkah pendek, menengah dan jangka panjang dalam mengatasi permasalahan harga komoditas. Salah satunya ialah mendirikan BUMD pangan sebagai solusi jangka panjang.
“Dengan adanya BUMD Pangan diharapkan pemerintah bisa melakukan intervensi harga terhadap komoditi pangan bagi para petani saat terjadi over supply,” kata Gubernur Khofifah.
Dengan melakukan intervensi, lanjutnya, komoditi pangan tertentu harganya akan terpantau dan tidak mengalami penurunan maupun peningkatkan yang signifikan. “Saya sudah minta tim untuk melakukan kordinasi dan FGD hingga jam 01.00 dini hari. Artinya kita serius untuk merealisasikan BUMD pangan tersebut,” tutur dia.
Sebagai contoh adalah cabai rawit yang mengalami penurunan cukup signifikan. Khofifah menuturkan, menjelang dan pasca lebaran nanti stok pangan akan masuk dalam kondisi sangat berkecukupan. Sehingga jangan melakukan penimbunan. Justru sekarang ini pihaknya mengajak bupati/ wali kota mengajak untuk melakukan aksi borong cabe rawit. Karena cabe rawit harganya jatuh disebabkan panen raya.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menambahkan, saat ini ruang gerak pemerintah sangat terbatas dalam mengatasi fluktuasi harga pangan. Karena itu, jika negara melalui pemerintah provinsi mau hadir maka diperlukan kelembagaan yang tepat. “Saat kami menyerap aspirasi dari petani salah satunya ialah mengharap adanya BUMD pangan dan akan segera menajamkan gagasan ini dengan DPRD Jatim,” tutur Emil.
Di singgung terkait pemanfaatan Puspa Agro untuk BUMD pangan, Emil belum bisa memastikan formatnya. Namun, pihaknya memahami beberapa fungsi yang sebenarnya menjurus pada upaya membantu petani untuk menjaga harga telah dilakukan oleh Puspa Agro. “Namun itu masih terbatas dan telah kita pahami termasuk menjadi masukan dari sejumlah akademisi. Tetapi bagaimana persisnya akan kita bahas lebih dulu dengan Bu Gubernur,” pungkas Emil.
Sementara itu Komisi C Dewan DPRD Jatim mengusulkan dan memberikan saran ke Pemprov Jatim agar Puspa Agro untuk dijadikan BUMD soal pangan.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Sri Untari mengatakan, saat ini untuk mengurus masalah pangan di pemerintah provinsi Jatim sudah ada Puspa Agro. Dimana, saat ini infrastrukturnya lengkap, baik sumber daya manusianya juga ada.
“Tinggal saat ini direvitalisasi baik visi dan misinya dikaji ulang dan ditambahkan satu divisi untuk menjaga stok pangan di Jatim,” katanya saat ditemui di DPRD Jatim, Selasa (21/5) kemarin.
Politisi asal Fraksi PDIP Jatim ini menjelaskan bahwa BUMD pangan cukup ditangani oleh Puspo Argo. Sehingga tidak perlu lagi membuat BUMD baru yang bisa memakan waktu lama dan biaya yang mahal. “Ibu Gubernur Jatim (Khofifah Indar Parawansa) tinggal cari tenaga direktur baik dari swasta maupun negeri yang mengetahui soal pangan,” ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD Jatim lainnya, Renville Antonio mengatakan Pemprov Jatim memiliki perusahaan yang mengurusi soal pangan, yakni Puspa Agro. Akan tetapi, perusahaan tersebut masih berstatus anak perusahaan dari BUMD PT. Jatim Graha Utama (JGU). Untuk itu, Renville mengusulkan agar Puspa Agro dilepaskan dari induknya lalu dijadikan BUMD.
“Kami mengusulkan kepada ibu Gubernur dan Wakil Gubernur agar Puspa Agro menjadi BUMD, karena Puspa Agro ini tidak bisa bergerak secara maksimal karena saat ini statusnya bukan BUMD. Jadi sekarang sudah saatnya ditingkatkan kelasnya,” terangnya. [tam,geh]
