Para pengurus BUMDes nampak antusias sekali mengikuti pembinaan perbaikan pengelolaan. [achmad suprayogi/bhirawa]
Keberadaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam pengelolaannya patut mendapatkan apresiasi yang tinggi. Karena telah melakukan transaksi yang tertinggi se Jawa Timur, yakni mencapai sekitar Rp 1,9 miliyar, dari sebanyak 91 BUMDes yang sudah bekerjasama dengan PT Pos.
“Transaksi tersebut hanya BUMDes di Sidoarjo yang telah melakukan kerjasama dengan pihak PT Pos saja, belum bermasuk kerjasama dengan pihak-pihak lain. Tentunya lebih banyak lagi hasil transaksinya, ” jelas Kepala Bidang PUEM DPMD (Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Sidoarjo Yetty Sri Indriastuti, SPt MM usai membuka Pembinaan Up Date Data BUMDes di DDC (Data Desa Center) Kabupaten Sidoarjo, pada Selasa (23/2) kemarin.
Ia katakan, sesuai data yang tercatat di pihaknya pada tahun ini 2021 terdapat sekitar 184 BUMDes, ternyata data kita yang masuk Data Center Propinsi Jatim sebanyak 164 BUMDes. Dalam DDC ada tiga klasifikasi, yakni kategori maju, berkembang dan pemula.
Yang sudah masuk kategori maju itu hanya 4, yang masuk berkembang sebanyak 66 dan yang sisanya masuk kategori pemula. “Melihat kondisi tersebut, sangatlah tidak mungkin, karena BUMDes Sidoarjo banyak yang aktif, dan banyak yang bagus sekali pengelolaanya. Oleh karena itu, sekarang ini kita lakukan update data atau juga evaluasi,” jelas Yetti Sri Indriastuti.
Yetti juga mengaku sudah berkali-kali kirim surat ke pihak kecamatan yang diteruskan ke pihak pengelola BUMDes, namun juga tidak ada reaksi dan tindaklanjut, sehingga akhirnya kita kumpulkan di sini sekarang ini. Kita update bareng-bareng, kita evaluasi bersama-sama, kenapa mereka masih dalam kategori pemula. “Ternyata setelah saya lihat di DDC, data yang dimasukkan itu hanya cover-cover dapannya saja. Hanya nama BUMDes, dari desa mana dan nama kepala desanya, ya cuma seperti itu saja,” ungkapnya.
Padahal, data yang harus dimasukkan itu seharusnya lengkap, termasuk harus ada struktur organisasinya, nama-nama kepemimpinan organisasinya itu siapa saja pengurusnya.Unsur pelaksananya dan pengawasnya itu siapa saja. Termasuk jenis kegiatannya itu apa saja, Perdesnya nomer berapa serta penyertaan modal dari desa berapa.
“Kalau mereka aktif, secara otomatis pasti ada unit usahanya, juga disebutkan apa saja. Termasuk juga ada keuntungan yang harus dicantumkan, juga sumbangsih ke pihak desa itu berapa. Pokoknya datanya harus masuk DDC itu secara lengkap,” jelasnya.
Selain itu, mereka sudah melakukan kerjasama dengan pihak industri apa saja, diantaranya sudah ada dengan BNI, PT Pos Indonesia, pihak PT Pertamina untuk mereka yang melakukan unit pertokoan. “Kalau data mereka sudah dimasukkan secara lengkap, saya yakin BUMDes Sidoarjo ini banyak yang masuk ketegori klasifikasi maju,” tegas Yetti.
Jadi data di DDC itu pada sekitar Juni, Juli 2020, kami hanya bersurat-bersurat saja, karena di bidang kami memang tidak ada anggaran itu. Program ini sebenarnya untuk pembinaan PD PLD (Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa).
“Tetapi karena saya merasa hutang dan harus diperbaiki data ini, karena juga membawa nama baik Kabupaten Sidoarjo, akhirnya saya buatkan update data atau evaluasi. Jangan sampai Sidoarjo jadi pembicaraan kalau BUMDes masih banyak pemula, padahal yang sudah berhasil maju itu banyak sekali,” pungkasnya.[ach]
