H. Ahmad Dawami. Bupati Madiun. [sudarno/bhirawa]
Kabupaten Madiun, Bhirawa
Soal kekeringan apabila di musim kemarau dimana-mana, wajar terdapat kekeringan atau biasa disebut kekurangan air. Tapi sekarang ini jangan sampai terjadi kekeringan terhadap wartawan. Masalahnya, kalau wartawannya terdapat kekeringan, itu pertanda kurang baik. Dalam hal ini, diprediksikan hasil tulisan wartawan kekeringan itu bisa dipastikan hoax atau banyak hobongnya ketimbang kebenaran dalam tulisannya.
“Karena itu saya bupati Madiun juga sebagai secara pribadi minta tolong kepada wartawan di Madiun atau wartawan Indonesia untuk menghindari berita hoax yang umumnya berita hoax bisa meresahkan masyarakat. Itu sebabnya, saya akan memberikan semangat dan dukungan agar di Kabupaten Madiun segera terbentuk organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Persiapan Perwakilan Kabupaten Madiun. Jika ada hambatan atau ada yang dianggap menghambat bahkan ada kesulitan,bilang saja ke saya (bupati Madiun. Red),”kata bupati Madiun, H. Ahmad Dawami pada acara pertemuan rutin oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun dengan wartawan, di RM Bu Sri Nglames Madiun, Kamis siang (17/10).
Menurut Haji Embing panggilan akarb, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, sejak dulu hingga sekarang apabila ada kegiatan reancana berbagai macam bentuknya, apakakah itu ormas atau lembaga lainnya pasti ada dan selalu ada hambatannya. “Ya dalam hal ini, kalau memang ada yang dianggap menghambat ya ditinggal atau disingkirkan saja. Sebab, kalau antara satu dengan lainnya saling benarnya sendiri, jelas akan menjadi penghambat dan tidak akan segera rencana bentukan Ormas itu akan terwujud,”jelas Haji Embing disambut ketawa dan tepuk tangan para kuli disket yang hadir dalam pertemuan itu.
Dalam membentuk perkumpulan, dibutuhkan orang pinter dan kober. Maksudnya, pinter belum tentu bisa mendukung dan akan didukung. Tetapi perkumpulan atau ormas itu dibutuhkan orang pinter dan kober.”Kalau misal, orangnya pinter tapi tidak bisa kober untuk kumpul2 juga sulit dihubungi. Ya, tiada gunanya. Yang terpenting agar PWI Persiapan Kabupaten Madiun terbentuk dibutuhkan orang pinter dan kober. Itu saja untuk pegangan,”tegas Haji Embing memberikan wejangan atau saran kepada wartawan.
Hal itu dikatakab oleh Bupati Madiun Ahmad Dawani alias Haji Embing, karena Pemda Kab Madiun telah memberikan dana yang sudah didok dan disetujui DPRD Kab Madiun Rp 75 juta untuk keperluan biaya Uji Kompensi Wartawan UKW di Kab Madiun yang sekarang belum dilaksanakan UKW di Kab Madiun. Belum dilaksanakannya UKW di Kab Madiun, karena di Madiun belum ada organisasi wartawan atau PWI Persiapan Perwakilan Kabupaten/Kota Madiun.
“Tetapi dalam waktu dekat ini, para wartawan di Madiun yang sudah menjadi anggota PWI Perwakilan Provinsi Jawa Timur segera mengadakan pembentukan Persiapan Pewakilan PWI Kabupaten /Kota Madiun,”kata Sudarno anggota biasa PWI Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Madiun menjawab peanegasan bupati Madiun, H. Ahmad Dawami pada acara pertemuan rutin antara Dinas Kominfo Kab Madiun dengan wartawan di Madiun, Kamis siang (17/10).
“Alhamdulillah kalau seperti itu. Terima kasih kalau organisasi wartawan di Kab Madiun segera terbentuk. Jika masalah bilang dan menghadap saya saja gak apa-apa. Kan untuk kepentingan bersama gak apa-apa to. Kalu sungkan dengan bupati Madiun temui saja saya Haji Embing,”ungkap Haji Embing seraya tertawa.
“Lha wong saya ini lho menghadapi 750.000 warga penduduk Kab Madiun yang saat ini mengalami kekeringan saja tidak bingung. Lha saya ini mendengar cerita soal pembentukan organisasi wartawan di Kab Madiun kok juga ikut mikir-mikir. Kenapa dan apa sebabnya, PWI Kab Madiun tidak segera terbentuk. Jika hal ini berlarut-larut, kesannya bupati Madiun cetil,”papar Haji Embing bergurau.
Masalahnya lanjut bupati Madiun itu, kalau dikatakan bupati ceatil, kan jauh sebelumnya Pemkab Madiun sudah meamberikan anggaran dan untuk biaya UKW para wartawan di Kab Madiun sebesar Rp 75 juta yang sekarang berada di Bakesbangpoldagri Kab Madiun. “Ya begini saja, mudah-mudahan PWI Persiapan Perwakilan Kabupaten Madiun segera terbentuk dan segera digunakan dana anggaran yang ada di Bakesbangpoldagri Kab Madiun digunakan biaya UKW,”pinta bupati.
“Atau apa begini saja, Ketua Dewan Pers sekarang kan bapak Muh Nuh itu kan juga orang Madiun. Apa saya undang saja ke Madiun bagaimana agar beliau memberikan pencerahanan masalah Dewan Pers,”pungkas bupati mengakhiri pembicaraan dengan wartawan. [dar]
