Bupati Amin Said Husni Wariskan Tata Kelola Pemerintahan

Sertifikat penghargaan terbaik sebagai kabupaten yang memiliki kemampuan terbaik dalam pencegahan Korupsi se Jawa Timur. (samsul Tahar/Bhirawa)

(Jelang Pilkada 2018)
Bondowoso, Bhirawa
Menjelang pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 di Bondowoso yang tentunya akan terpilih Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Bupati Bondowoso dua Periode Drs H Amin Said Husni bertekad akan membuat Legacy dan mewariskan tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal ini sebagaimana disampaikan Bupati Usai menerima penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik se Jawa Timur dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi usai penandatanganan Komitmen bersama 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya. Yang mana pada tahun 2018 ini adalah masa terakhir pemerintahan Bupati Amin Said Husni.
“Pada tahun terakhir ini, saya bertekad membuat legacy dan mewariskan tatakelola pemerintahan yang baik untuk Bupati berikutnya,” jelas Amin Said kepada Bhirawa kemarin.
Sebagaimana diketahui, Selama dua periode Kabupaten Bondowoso, dipimpin H Amin Said Husni, banyak prestasi di banyak sektor yang telah diraih. Nama “Bondowos Republik Kopi” sudah membahana dilevel dunia. Bicara soal kopi, nama Bondowoso selalu muncul dan memberi warna.
Soal tata kelola pemerintahan, ditingkat nasional dan regional, Kabupaten Bondowoso tak kalah dengan daerah lainnya di Jawa Timur. setumpuk penghargaan selalu didapatnya. Program yang menyentuh langsung kepada masyarakat, terus bermunculan. Selain kopi, ada kampung organik.
Menurut Amin, akuntabilitas menjadi salah satu stressing dalam resolusi Tuntass 2018 yang dia canangkan. Resolusi Tuntass 2018 yang dimaksud adalah sasaran yang harus segera diwujudkan dengan perencanaan yang matang.
Program Tuntass tersebut merupakan akronim dari beberapa poin yang harus dicapai tahun 2018. Poin pertama kata Amin, pemerintah harus bisa mewujudkan Terbaik dalam pelayanan publik, Unggulan daerah go global serta Naiknya indeks pembangunan manusia (IPM) dan lepas dari status daerah tertinggal.
IPM Kabupaten Bondowoso katanya, terus mengalami peningkatan dari awalnya 63,21 dan saat ini mencapai 65,24. “Kedepan, IPM harus lebih ditingkatkan dengan meningkatkan partisipasi stakeholder,” katanya.
Laporan Keuangan rinci Amin, harus makin terbaik. Ukurannya terbaik adalah wajar tanpa pengecualian (WTP). “Kinerja Pemkab Bondowoso harus makin baik juga. Ukurannya penilaian SAKIP kita dapat BB. Dan selangkah lagi bisa dapat nilai A,” katanya.
Selanjutnya beber Amin, Maturitas atau tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah level 3. “Karena hanya 16 Kabupaten/Kota di Jatim yang dapat level 3,” akunya.
Kapabilitas Aparat Pengwasan Inten Pemerintah (APIP), Kabupaten Bondowoso sudah berada di level 3. Dan daerah di Jawa Timur yang meraih level 3 hanya ada tiga Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
“Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kita (Bondowoso) paling progresif. Kita sudah mendapatkan pendampingan dari KPK. Ini langkah yang sangat luar biasa. Harus dirawat dan dipertahankan,” harap Amin.
Semua itu tambah Amin, adalah legacy tentang good governance yang akan diwariskan kepada Bupati Bondowoso terpilih nantinya. “Akan saya wariskan kepada pengganti saya nantinya,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, karena kinerja gemilang, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo, dalam hal komitmen dalam mendukung program Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) tahun 2017 dengan predikat Nilai Terbaik se-Jawa Timur.
Predikat terbaik tersebut diberikan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Bondowoso, H Amin Said Husni, dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Rabu (7/3), di Grahadi Surabaya.
Hadir ikut mendampingi Bupati Amin dalam acara tersebut Plt Sekretaris daerah (Sekda) Bondowoso, H Karna Suswandi, Kepala Inspektorat, Wahyudi Tri Atmadji dan Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Budi Hartono.
Dalam Penandatanganan Komitmen Bersama itu, hadir Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif dan Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo. Komitmen Bersama tersebut ada 10 point komitmen yang ditandatangani oleh 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. [har]

Tags: