Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, saat menjawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas LKPJ Bupati TA 2020.
Rapat paripurna DPRD Pamekasan, mendengarkan Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap LKPJ Bupati TA 2020, dipimpin Ketua DPRD, H. Fathorrahman, dihadiri Forkopimda, Sekda Pamekasan, Kepala OPD, diikuti 38 anggota dewan secara telekompren, Senin (15/3).
Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, sinergitas perangkat daerah selama ini sudah berjalan cukup baik. Dari koordinasi, integrasi, komunikasi, sinkronisasi antar perangkat daerah melalui rapat kerja, rapat koordinasi untuk membahas program perangkat daerah dalam upaya pencapaian yang telah ditentukan.
Mengenai anggaran tidak terduga, Menurutnya, penanganan pandemi Covid 19 yang dilakukan Pemkab Pamekasan tahun 2020 dengan melakukan raelokasi anggaran pada belanja tidak terduga dan rekofushing belanja langsung.
Terkait data kemiskina, Pemkab melalui dinas Sosial mengimplemetasikan kegiatan terpadu kesejahteraan sosial, sebagai data elektronik informasi sosial ekonomi dan demografi dari sekitar 40 persen rumah tangga status kesejahteran rendah yang ditetap Kemensos.
Juga memverifikasi dan validasi BPKS setiap enam bulan agar data kemiskinan dimiliki sesuai dengan ada di tengah masyarakat dan terintegrasi aplikasi Persada Pamekasan termasuk data kependudukan di Direktorat Kepenududkan dan Capil Kemendagri.
“Hal itu untuk menjamin validitas data kemiskinan tersebut, sehingga dapat digunakan dalam penanganan kemiskinan yang komprehensif dan integratif dan tepat sasaran,” tambah Baddrut Tamam, mantan anggota DPRD Prop Jatim ini.
Mengenai belajar dari rumah selama pandemi Covid 19, Pemkab Pamekasan belum sepenuh siap dengan kebijakkan tersebut, baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasanan umum untuk pencegahan dampat negati penggunaan teknologi digital.
Sistem pembelajaran itu ditemukan beberapa kendala. Pertama, pembelajaran online masih relatif baru, akses jaringan belum terkoneksi dengan baik, sehingga beberapa desa belum mendapat fasilitas jaringan, tingkat masyarakat yang heterogen belum mampu memiliki alat komunikasi.
“Kendala itu, pemkab melakukan menyiapkan kouta gratis melalui Kemendikbud melalui data Davonic, memberi edukasi kepada siswa dan orangtua tentang internet positif, bantuan HP Android walau belum terealisasi karena tidak ada anggaran Tahun 2020.
Penanganan banjir Tahun 2020, secara teknis membersihkan sungai dari sampah, memperbaiki pintu Dam, pemeriksaan secara berkala pompa air, normalisasi sungai Semajid dan aluran sungai jadi kewenangan Pemkab Pamekasan dan pembangunan pengaman tebing sungai dan pembangunan tangkis laut
“Tahun 2021, dirumuskan teknis penanganan banjir dan menemalisir dampak yang ditimbulkan. Pertama koordinasi penanganan banjir dari hulu hingga hilir, Berkoodinasi degan instansi di Propinsi Jatim, kerja bakti secara rutin dan normalisasi menjadi sungai jadi kewenangan Pemkab Pamekasan,” katanya.
Pemkab melalui BPBD penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui Siaga Bencana. Distribusikan air bersih kepada 311 Dusun, 77 Desa dari sebelas Kecamatan yang terdampak kekeringan. “Realisasi 3.248 tangki dengan dukungan anggaran Rp. 859.511.887. dan pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan air munum 256 unit jaringan tersebar di desa terdampak kekeringan yang anggaran Rp. 27.6. miliar lebih,” katanya.
Penangan pupuk bersubsidi Tahun 2020, telah berpedoman pada Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian. Mnyusunn elektirok RDKK, namun alokasi pupuk bersubsidi tidak mencukupi kebutuhan di Pamekasan. Untuk mencukupi dengan memberi pupuk organik sebanyak 32,5 ton anggaran Rp 128.143.800.
Menurut Bupati, tidak tercapainya pendapatan daerah sekitar Rp. 17.138.124.204 dari Rp 1.843.303.373.200 karena dana alokasi umum dengan pernjanjian kerja PPPK tidak terealisasi, rendahnya pendapatan dari pemerintah provinsi.
Mengenai mengedepankan pembangunan infrastruktur daripada ekonomi, berdasar tema pembangunan Pamekasan 2020, pengutan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat berinisiatif mengedepankan pemberian stimulasi perekonomian, peningkatan infrastruktur publik berefektif dan memberi akses kemudahan masyarakat meningkatkan kesejahteraan
“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam pemadangan umum Fraksi-fraksi. Suasana kebatinan penuh kearifan, kebijaksanaan dan tangggungjawab serta saling menghargai kinerja eksekutif menjadi sebuah tradisi terciptanya pemerintahan yang kondusif, menyejukkan dan berkemajuan,” tuturnya. [Din]
