Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, saat menyampaikan nota penjelasan APBD TA 2022.
Paripurna DPRD Kabupaten Pamekasan mengagendakan mendengar nota penjelasan APBD Pameaksan TA 2022 dan Pendapat Akhir Fraksi ttg Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pamekasan 2018 – 2023
Rapat dipimpin Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman, hadir Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, Forkopimda, Kepala Instansi dan SKP di Kabupaten Pamekasan, diikuti 32 anggota, terdiri pimpinan dan anggota dewan secara telecomfren.
Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengatakan penyusunan rencangan APBD TA 2022 perpedoman Permendagri No. 27 Tahun 2021, mengusung tema “Permulihan ekonomi dan reformasi struktural serta RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022”.
Pokok-pokok kebijakan, 1), Pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memantapkan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi. 2). Program perlindungan sosial memperkuat pondasi kesejahteraan sosial, pengetasan kemisksinan dan ketentraman termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali, lebih kuat dan berdaya tahan.
Ketiga, mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi struktural dan reformasi outcame. 4). Optimalisasi pendapatan dan penguatan belanja yang lebih baik serta dan invasi pembiayaan.
Kata Bupati, APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah daerah untuk membuat skala prioritas pembangunan, target yang akan dicapai pendapatan daerah berdasar sumber daya yang ada. Baik melalui skema transfer, maupun bersumber pajak daerah dan retribusi.
Penetapan skala prioritas dan pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita masih dihadapkan ketidakpastian. Di mana kondisi perekonomian Tahun 2022 dipengaruhi faktor penanganan Covid 19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, prospek pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Dengan berpijak kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi covid 19, menyusun rancangan APBD 2022 kabupaten Pameksan tetap berotentasi pada basis kinerja dengan penganggaran mengutamakan hasil kerja yang dapa diukur dengan targetnya.
“Pihaknya, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, prinsip pada efisiensi dan efektivitas guna menggerakan pembangunan daerah yang produktif. Maka konsolidasi dan konsultasi fiskal harus dilakukan secara menyeluruh, bertahap dan terukur. Meliputi penguatan sisi penerimaan daerah, perbaikan sisi belanja dan pengelolaan pembiayaan hati-hati,” tambahnya.
Kebijakan pendapatan daerah dirancangan APBD 2020 didasarkan pada pendapatan struktur secara rasional dan memiliki dasar hukum dalam penerimaannya, pendapat daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai kekayaan pemerintah yang bersih dari sumber kekayaan internal dan ekstral pemerintah daerah. Seperti PAD, pendapat transfer dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah.
“Penentuan target pendapat harus mempertimbangkan potensi pendapatan. Prediksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 dan realisasi yang dapat dicapai tahun sebelum sehinggan dalam menentukan target 2022 bersifat rasional, terukur dan realitis untuk dicapat di 2022,” katanya.
Adapun pendapatan daerah berdasar Permendagri No. 27 Tahun 2021, dikoreksi denga target sebesar Rp. 1.780.747.204.230, sedang belanja daerah pada APBD 2022, dalam aplikasi Simpede sebesar Rp. 2.999.091.097.270
Bupati menyatakan, belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang berorentasi pencapaian hasil dengan tetap memperhatikan prestasi kerja setiap SKP dan prioritas pada belanja bersifat wajib dan mengikat lebih mengutamakan kepentingan masyarakat berdasar standar pelayanan minimal.
Sedangan pendapat akhir Frkasi mengenai perutabahan raperda No. 9 Tahun 2019, ttg RPJMD, Fraksi PPP berpendapat, setelah mencermati penjelasan bupati ttg RPJMD Tahun 2018 -2023, bahwa dokumennya masih terarah dan tidak ditemukan permasalah umum atau holistik, sistematik yang menjadi rumusan dalam perubahan strategis dan konsep penjabaran isu strategis dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan.
Sementara Fraksi lain, seperti PKB, Gerindra, Demokrat, PKS, Madani dan Fraksi Nasdem, langsung menyerahkan naskah pendapat akhir Fraksi kepimpinan rapat. [din]
