Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi
Tulungagung, Bhirawa
Kabar yang menyebutkan sudah ada nama pejabat yang ditetapkan untuk menempati enam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) dibantah oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi. Dia menjamin pejabat yang akan menempati posisi yang lowong merupakan hasil terbaik dari proses lelang jabatan.
“Kalau isu, itu isu sejak zaman nabi sudah ada itu isu,” ujarnya menjawab Bhirawa, Kamis (4/6).
Menurut Bupati Syahri, sesuai mekanisme lelang jabatan, Pansel (Panitia Seleksi) akan menyerahkan tiga nama untuk setiap jabatan yang lowong setelah dilakukan serangkaian tes. Dan selanjutnya, bupati memilih salah satu dari tiga nama tersebut. “Jadi tidak benar kabar itu,” tandasnya.
Kabar miring terkait lelang jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkab Tulungagung ini terus berhembus di kalangan DPRD Tulungagung. Sekretaris Komisi A Drs Wiwik Triasmoro, membeberkan kini kabar yang diterimanya sudah berkembang bahwa ada peserta lelang yang sudah diplot untuk jabatan tertentu kendati uji kompetensi belum dilakukan.
Wiwik mengaku telah mengantongi nama-nama peserta lelang yang dikabarkan telah dipersiapkan untuk jabatan yang lowong tersebut. “Kami jadi sangat prihatin dengan kabar ini,” katanya.
Sebelumnya, Wiwik mempersoalkan proses pengumuman lelang jabatan yang dilakukan oleh Pemkab Tulungagung. Dia mengatakan pengumuman adanya lelang jabatan tidak diumumkan secara terbuka.
“Mana ada media yang memuat pengumuman lelang jabatan. Pansel hanya mengumumkan di website milik BKD. Kalau diumumkan di web BKD itu bukan pengumuman terbuka,” tandasnya.
Wiwik menyebut Komisi A DPRD Tulungagung bakal melakukan kunjungan ke KASN di Jakarta terkait persoalan Pansel lelang jabatan di lingkup Pemkab Tulungagung itu. “Sudah kami jadwalkan untuk ke KASN. Rencananya pekan depan,” tuturnya.
Kabar miring terkait penentuan pejabat ini juga dibantah oleh Ketua Pansel pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka di lingkup Pemkab Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM. Menurut dia, isu tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Tidak ada yang namanya plot-plotan nama. Isu jangan dipercaya,” ujarnya.
Sekda Tulungagung ini mengatakan Pansel bekerja sesuai aturan. “Pansel setelah melakukan seleksi nanti akan menyerahkan tiga nama untuk setiap jabatan yang lowong. Terkait siapa dari tiga nama yang akan menduduki jabatan lowong, itu yang memilih bupati,” paparnya.
Sementara itu puluhan pejabat Pemkab Tulungagung kemarin mengikuti serangkaian proses penjaringan serta uji kepatutan dan kelayakan untuk menduduki jabatan yang kosong di beberapa SKPD setempat. “Seleksi terbuka ini untuk mengukur kompetensi calon pimpinan sesuai dengan instansi yang nantinya mereka pimpin,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung Zaenal Falah.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 40 lebih berkas masuk dalam Pansel yang dibentuk BKD. Kuota yang disediakan untuk seleksi itu sendiri dibatasi maksimal 48 peserta. “Hingga hari ini (Kamis kemarin, red) sudah ada 40 lebih berkas masuk. Mungkin bisa tambah lagi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seleksi itu akan dipergunakan untuk mengisi jabatan yang hingga kini masih kosong, di antaranya jabatan Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bakesbangpol, Kepala BPMPD, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan. dari 40-an peserta itu nanti akan dikerucutkan menjadi 18 peserta. Setiap jabatan yang kosong akan diperebutkan oleh tiga kandidat. [wed]
