Bupati Bojonegoro Resmikan Pasar Daerah Banjarejo Senilai Rp47 Miliar

Bojonegoro, Bhirawa.
Pasar Daerah Unit Banjarejo I yang berada di Kelurahan Banjarejo, Kec/Kab. Bojonegoro, diresmikan hari Kamis (7/1) oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah. Pasar dengan luas lahan 8.000 M2 ini dibangun senilai Rp 47, 6 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020.

Bangunan Pasar Daerah Unit Banjarejo tersebut, dengan kapasitas 797 toko atau bidak dan lesehan. Secara resmi dan segera digunakan sebagai aktifitas perdagangan.

Pantauan di lapangan peresmian pasar Banjarejo dilaksanakan dengan tetap menerapkan prokes dihadiri Bupati dan forpimda Kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas Perdagangan, Camat Kota beserta jajaran staf, Kepala Kelurahan Banjarejo, serta perwakilan paguyuban pedagang pasar.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kabupaten Bojonegoro, Sukaemi, mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah melakukan revitalisasi pasar Banjarejo, sehingga saat ini dapat diresmikan dan selanjutnya dapat digunakan. Bahkan, masyarakat juga sangat mengapresiasi terhadap pembangunan pasar ini yang hanya dengan jangka waktu 5 bulan, proses pelaksanaan kegiatan dapat selesai secara baik.

Dirinya juga menuturkan, bahwa bangunan Pasar Banjarejo ini memiliki bangunan 2 lantai. Pada lantai 1 terdapat 693 toko/kios dan di lantai 2 terdapat 104 toko/kios, tak hanya itu, didalamnya juga ada wahana permainan anak.

“ Sebelum pembangunan hingga sesudah pembangunan juga telah dilakukan sosialisasi, tata cara dan kelola penggunaan toko, guna memberikan pemahaman agar para pedagang memanfaatkan sebaik-baiknya dan disini juga disediakan fasilitas bagi para penyandang disabilitas,” katanya.

Dalam sosialisasi tersebut, pihaknya juga menghimbau kepada Pedagang agar tidak memindah alihkan toko dan tidak dijadikan gudang. Apa bila pedagang ada yang melanggar, dalam waktu 15 hari akan ditarik oleh Dinas Perdagangan.

“ Pasar ini dibangun menggunakan APBD Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran sekira Rp. 47,6 miliar. Juga ada fasilitas kamar mandi sebanyak 6 unit di lantai 1 dan 6 unit di lantai 2,” pungkasnya.

Bupati Anna Muawanah menyampaikan, bahwa pasar tersebut adalah asset negara atau asset pemerintah, yang dikuasakan kepada pemerintah daerah, maka siapapun yang menggunakan asset negara tidak bisa memiliki tetapi hanya menyewa.

“Tolong di pahami, ini tidak memiliki namun hanya menyewa. Karena seluruh asset negara yang digunakan, sifatnya warga hanya menyewa dan tidak boleh memiliki,” ujarnya.

Menurut Bupati, dengan menyewa tersebut tentunya ada kirteria-kriteria, misal kalau luasnya lebih besar tentunya lebih mahal dibanding yang kecil. Bupati menegaskan bahwa penetapan harga sewa pasar tersebut sudah digunakan standar apraisal dan penilaian-penilaian.

“Saya yakin ini bisa menjadi bagian penopang pendapatan asli daerah,” tuturnya.

Bupati juga meminta kepada pengelola pasar dan dinas terkait untuk melakukan penertiban terhadap pedagang pasar yang ada indikasi menyalahi aturan. Tak hanya itu, Bupati juga meminta kepada Satpol PP, Camat, dan pengurus pasar, untuk melakukan pengawasan, dan tidak boleh ada perdagangan di luar toko atau pasar, karena kalau satu dibiarkan semerawut, dua menyusul dan seterusnya, maka pasar akan kosong dan di luar menjadi semrawut lagi.

“ Kalau sudah tidak dagang atau tutup, silakan diserahkan kuncinya ke Dinas Perdagangan, agar Pemkab bisa memberikan kesempatan kepada yang lain. Harapan kami yang di tugaskan harus kontrol. Mereka yang ada indikasi menyalahi, harus segera ditertibkan,” pintanya.[bas]

Tags: