Bondowoso, Bhirawa
Koordinator Feminisasi Kemiskinan Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, Lutfil Amin mengharapkan agar Bupati Bondowoso dan Situbondo untuk mengalokasikan dana sharing terhadap program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dana sharing ini dapat diusulkan melalui APBD tahun 2015 mendatang. Hal tersebut penting demi terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar tahun 1945.
“Saya kira Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni dan Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto, SH layak menganggarkan dana untuk penanggulangan feminisasi kemiskinan melalui APBD tahun 2015. Sebab, hal itu akan sangat memberikan manfaat bagi masyakat di wilayah mereka masing-masing,” ujar Lutfil ketika dikonfirmasi Bhirawa, siang kemarin.
Khusus Bondowoso, ia mengharapkan agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Bondowoso mengajukan data tambahan jumlah penerima bantuan penanggulangn feminisasi kemiskinan yang ditujukan ke Gubernur Jawa Timur. Sebab, Bondowoso pada tahun 2014 hanya memperoleh 20 orang Kepala Keluarga (KK) yakni Desa Sukowono, Kecamatan Pujer. Dalam pengajuan data tambahan calon penerima ini adalah menggunakan data PPLS tahun 2011.
“Hanya Bondowoso yang mendapatkan alokasi paling sedikit dibandingkan dengan Kabupatan dan Kota di seluruh Jawa Timur. Kita tidak tahu kenapa Bondowoso memperoleh jatah paling sedikit. Oleh karena itu, Bapemas Bondowoso harus pro aktif dengan mengajukan permohonan tambahan calon penerima ke Gubernur Jatim,” harapnya.
Karena jumlah calon penerima bantuan penanggulangan feminisasi kemiskinan di Bondowoso hanya 20 KK, maka dalam hal administrasi laporan pendamping program tersebut diikutkan ke Situbondo. Bahkan dalam hal sosialisasi antar stakeholder juga ikut ke Situbondo. Namun demikian koordinasi antar SKPD Kabupaten dan Pemprop Jatim tetap berbeda.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan sosialisasi yang akan melibatkan pemerintah daerah yakni Bapemas, PKK dan tim dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepala Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya Malang sebagai pihak yang ikut bekerjasama dengan Pempro Jatim. Dalam sosialisasi itu akan disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bantuan feminisasi kemiskinan,” jelasnya.
Program penanggulangan feminisasi kemiskinan merupakan program baru dari pemerintah propinsi Jawa Timur. Program ini adalah program unggulan Gubernur Jatim yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. “Program ini hanya khusus untuk para janda yang masih berusia produktif yang secara ekonomi tergolong tidak mampu. Mereka akan diberikan bantuan berupa barang yang jika dirupiahkan mencapai Rp. 2,5 Juta per penerima. Barang bantuan yang dimaksud adalah yang sesuai dengan keinginan penerima agar bantuan tersebut nantinya dapat dikembangkan sehingga dapat membantu perekonomian mereka,” jelasnya. [bm3]
Keterangan Foto : Lutfil Amin, koordinator feminisasi kemiskinan Situbondo dan Bondowoso (mb3)
