Bupati-Amin-Said-Husni-didampingi-kepala-Bappeda-dan-Ketua-DPRD-yang-rajin-turun-ke-bawah-untuk-mnyerap-aspirasi-masyarakat.
Bondowoso, Bhirawa.
Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni memiliki perhatian yang cukup besar terhadap keberadaan wartawan yang ada di Bondowoso. Bupati pertama pilihan rakyat ini tak ingin hasil karya wartawan nantinya memiliki dampak yang tidak baik terhadap stabilitas, pembangunan dan keamanan yang ada di Bondowoso.
Menurut Bupati, hal ada hal pokok yang harus menjadi perhatian wartawan selain menjunjung tinggi profesionalisme wartawan. Hal pokok tersebut kata Bupati adalah kepekaan atau kemampuan seorang wartawan terhadap dampak dari karya yang dihasilkan. “Jadi wartawan itu, selain harus memiliki karya yang sesuai dengan kaidah jurnalistik, ia harus selalu mengasah kemampuannya setiap hari,” katanya.
Bupati kemudian memberikan contoh seorang pengembala sapi yang mengais rejeki dari profesi sebagai penyabit rumput. Bagi penyabit rumput, ia harus selalu mengasah aritnya setiap hari apabila ia ingin mendapatkan rumput yang cukup.
“Sama dengan wartawan, karena penghasilan wartawan itu berasal dari tulisannya, maka ia harus mengasah kemampuannya setiap hari. Itu semua untuk mendapatkan karya yang baik dan memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat baik dari sisi budaya, social maupun lainnya,” jelasnya.
Ungkapan Bupati ini tersampaikan menyusul adanya pemberitaan di media tentang rasionalisasi PNS di mana pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) akan melakukan rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) dengan terus menekan pengurangan pegawai di daerah karena dianggap membebani belanja Negara.
Menurut Bupati, berita terkait dengan rasionalisasi PNS itu menurut Bupati seharusnya dilakukan sensor sekalipun ada akurasi data yakni Pemerintah Pusat memang mempunyai rencana untuk melakukan rasionalisasi PNS.
“Sebab, apabila berita itu ditulis, maka akan memiliki dampak yakni para PNS akan resah akibat berita itu. Kalau masyarakat resah, maka stabilitas akan terganggu. Ketika stabilitas terganggu, maka pembangunan juga akan terganggu. Ketika pembangunan terganggu, dampaknya adalah keamanan. Kalau kita chaos, kapan kita akan membangun,” kata Bupati.
Sebelumnya, sejumlah media termasuk Bhirawa menulis berita terkait rasionalisasi PNS. Dalam berita itu disebutkan jika ada sekitar 3000 PNS berpendidikan rendah akan terdampak oleh program rasionalisasi PNS itu.
Akan tetapi Bupati kemudian membantahnya. Kata Bupati, program tersebut masih dalam tahap kajian oleh pemerintah pusat. Sehingga Bupati enggan menanggapi dan memberikan keterangan yang masih belum jelas tersebut. [har]
