Bupati Salwa Arifin didampingi Kalaksa BPBD Kukuh Triatmoko saat meninjau gudang logistik BPBD Bondowoso. [Ihsan Kholil/Bhirawa]
Untuk memastikan kesiapan gudang logistik Badan Penanggulangan Becana Daerah (BPBD) Bondowoso, Bupati Salwa Arifin bersama Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat dan Asisten I Pemkab Harimas meninjau gudang logistik tersebut, Rabu (24/6).
Bupati Bondowoso Drs KH Salwa mengatakan, kunjungan yang dilakukan untuk memantau kesiapan gudang logistik BPBD setempat, yang dimungkinkan dalam waktu dekat akan mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat.
“Mempersiapkan gudang ini supaya ada ruangan, karena mungkin ada bantuan dari pusat. Sehingga saya melihat kesiapannya, mungkin ada ruangan,” jelasnya.
Menurutnya, dari hasil pantauannya ternyata masih banyak barang-barang di gudang. Akan hal itu, Bupati Salwa meminta BPBD untuk mengeluarkan barang-barang yang sudah kadaluarsa. Dan ia pun berpesan ke depan, agar pihak BPBD bisa bekerja cepat dan tepat dalam penanganan bencana. Termasuk juga pendistribusian kebutuhan bahan yang diperlukan oleh masyarakat.
“Sesuai dengan kebutuhan, apa yang dibutuhkan untuk dikeluarkan. Saya berharap, BPBD ini bekerja dengan baik, dengan cepat terutama pendistribusian bahan-bahan yang memang diperlukan masyarakat,”pungkasnya.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Kukuh Triatmoko menjelaskan, bahwa BNPB pusat menegaskan agar BPBD di setiap daerah harus mampu mengurangi dampak resiko bencana di wilayah masing-masing.
Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dari BPBD. Seperti sarana prasarana, logistik, peralatan-peralatan dan lainnya. “BNPB disana banyak hal yang perlu dikirimkan ke daerah. Namun perlu ada jaminan kesiapan gudang dari daerah. Karena itu Bupati dan Wabup meninjau langsung,” jelasnya.
Kata dia, faktanya kondisi gudang logistik BPBD Bondowoso saat ini memang overload. Hal tersebut dikarenakan penempatan barang antara bahan makanan, mesin, peralatan berada dalam satu gudang. Idealnya, mereka berada di tempat terpisah.
“Perlu ada penataan-penataan barang. Seperti bahan makanan, barang yang ada masa kadaluarsanya harus diberi tanda. Kita sudah disini sebetulnya, namun karena prosedur administrasi yang harus dipenuhi dalam hal pencatatan keluar masuk barang. Kalau ada barang kadaluarsa harus dikeluarkan, harus dibentuk juga kepanitiaan dan pemusnahannya juga,” katanya.
Kukuh pun mengaku, bahwa sebelumnya pihaknya pernah mengajukan pengajuan kantor dan gudang baru. Namun, terjadi perubahan karena adanya aturan-aturan terkait dengan aset.
“Sehingga dari Kemendagri belum mengabulkan permohanan kita. Tapi nanti kita akan mengulangi ini. Apalagi ini ada atensi dari BNPB. Kita memerlukan sebetulnya, tempat yang lebih luas khususnya terkait dengan gudang,”pungkasnya. [san]
