Bupati-Amin-Said-Husni-dan-Ketua-DPRD-Saat-meresmikan-pembangunan-bersumber-dari-Dana-Desa-disambut-atraksi-Singo-Wulung.
Bondowoso, Bhirawa
Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni dan Ketua DPRD H. Achmad Dhafir meresmikan pembangunan Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2015 yang juga dilakukan pemantauan lapangan untuk memastikan jika pelaksanaan sudah sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
Acara peresmian tersebut disambut meriah warga desa Blimbing Kecamatan Klabang, bahkan sebagai buda asli setempat atraksi singo wulung yang mirip dengan atraksi barongsai ditunjukkan untuk memeriahkan acara tersebut, sehingga Bupati dan Ketua DPRD yang turun langsung ke lapangan merasa bangga dengan acara tersebut.
“Ini budaya yang harus dipertahankan bahkan dikembangkan hingga anak cucu agar tidak punah,” kata Bupati menyaksikan atraksi tersebut.
Sebagaimana diketahui, Sejak Undang-Undang Desa diberlakukan, desa diberikan kewenangan penuh dalam mengelola keuangan desa yang bersumberkan Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten dan Provinsi. Untuk itu, kepala desa dan perangkat desa di tuntut untuk mengelola dana tersebut secara transparan, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan membangun desa.
Hal inilah yang disampaikan Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni saat mengawali sambutan dalam kunjungan kerja dan peresmian yang dilakukan Bupati Bondowoso di Desa Blimbing Kecamatan Klabang Bondowoso. Bupati meminta para Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa agar lebih transparan dalam pengelolaan ADD dan DD.
“Demikian juga pada saat perencaanaan pembangunannya juga harus terbuka, dengan melibatkan semua unsur masyarakat desa, baik itu ormas maupun para anggota masyarakat dalam pekerjaanya,” ujar Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni dihadapan para Kepala SKPD, Camat, Kepala Desa berikut perangkat desa.
Bupati yang kemarin juga didampingi Ketua DPRD Bondowoso, H. A. Dhafir lebih lanjut mengatakan untuk merealisasikan semua berbagai alokasi anggaran diperlukan adanya singkronisasi antara program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dengan kegiatan pembunganan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga kabupaten dan desa nyambung tidak terkesan jalan sendiri-sendiri.
“Apalagi, jumlah dana yang masuk ke desa sudah semakin besar yang nilainya mencapai Rp 1 miliar lebih untuk masing-masing desa. Sehingga Kades tidak semaunya sendiri dalam mengelola semua alokasi anggaran yang ada. Kedes harus transparan, mulai dari pengelolaan keuangan, perencanaan maupun saat membangun harus melibatkan masyarakat,” tambahnya.
Pria yang digadang-gadang akan meramaikan Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun mendatang ini mengatakan, dengan besarnya dana yang dikucurkan pemerintah untuk desa, maka pengelolaan harus lebih baik, sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga yang diharapkan pemerintah tercapai. “Kami optimis, jika anggaran dikelola dengan transparan dan aspiratif, maka proses pembangunan desa tidak akan terkendala, dengan pelaporan administrasi yang sesuai juga tentunya,” sambungnya.
Bupati juga menghimbau agar program pembangunan harus didukung oleh semua stakeholder di masyarakat. Selain itu, pengelolaan alokasi anggaran yang sangat besar untuk desa bisa dimanfaatkan dan bermanfaat untuk masyarakat, maka harus dikelola dengan baik. Sehingga diperlukan melakukan perencanaan yang betul-betul memenuhi standart perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [har]
