Bupati Dadang Keluhkan BKD Bondowoso

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto saat memimpin acara mutasi pejabat dilingkungan Pemkab Situbondo. [sawawi/bhirawa].

(61 PNS Lamongan Minati Lelang Jabatan)
Situbondo, Bhirawa
Pelaksanaan mutasi secara besar-besaran yang dilakukan Bupati Dadang Wigiarto menimbulkan tanggapan yang beragam. Seperti yang dilakukan pada 32 Pegawai Negeri Sipil masuk gerbong mutasi kemarin. Pelantikan PNS esselon III dan esselon IV itu dilakukan di aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), di Jalan Madura Situbondo menjadi bahan pertanyaan sejumlah elemen.
Saat menggelar jumpa pers, Bupati Dadang Wigiarto, mengeluhkan susahnya mengetahui rekam jejak setiap PNS yang ada di lingkungan Pemkab Situbondo. Bahkan, kata Bupati Dadang, hingga kini BKD Situbondo belum memiliki data sistematis dari masing-masing PNS tersebut. “Kami akui mengalami kesulitan melihat rekam jejak para PNS yang ada di Situbondo. Makanya kami akan terus melakukan penataan (mutasi) meski tidak banyak jumlahnya,” papar Bupati Dadang kepada sejumlah wartawan, Kamis (19/1) kemarin.
Menurut Bupati Dadang ke depan dirinya bersama Wakil Bupati sudah merencanakan pembuatan data rekam jejak masing-masing PNS secara elektronik. Melalui data rekam jejak tersebut, sambung Bupati dua periode itu, akan lebih memudahkan dalam memberikan penghargaan terhadap PNS yang tersebar di Kabupaten Situbondo. “Mutasi PNS itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan struktur organisasi perangkat daerah yang baru,”terangnya.
Bupati Dadang menambahkan, proses mutasi PNS itu bukanlah pekerjaan yang mudah, karena harus menjaga agar tidak sampai mengganggu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Situbondo. Lebih jauh Bupati Dadang menegaskan, mengingat proses mutasi masih belum selesai, masih akan ada lagi mutasi untuk menempati posisi tertentu. “Untuk mutasi susulan kami belum bisa memastian kapan akan dilakukan,” pungkas Bupati Dadang dengan didampingi Wabup Yoyok Mulyadi dan Kabag Humas Imam Hidayat.
Minati Lelang Jabatan
Sementara itu, Panitia Seleksi Terbuka Jabatan atau yang kerap disebut sebagai lelang jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Lamongan sudah menutup pendaftaran peserta sejak 18 Januari lalu. Hingga saat ditutup pada jam 15.00 WIB, kemarin, panitia mencatat ada 61 PNS di Lamongan yang mendaftar.
Seperti diketahui, usai mutasi di penghujung 2016 lalu, masih menyisakan 12 posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) yang masih lowong. Pengisian posisi jabatan yang dulu setara eselon II tersebut kemudian dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka jabatan atau lelang jabatan. Hasilnya, ada 61 PNS Pemkab Lamongan yang mendaftar untuk mengikuti lelang jabatan. Untuk setiap jabatan, setidaknya sudah terdaftar empat PNS calon peserta lelang jabatan.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ismunawan melalui Kabag Humas dan Protokol Agus Hendrawan, usai menutup pendaftaran lelang jabatan, Pansel saat ini mulaui melakukan seleksi administrasi. “Siang ini (Kamis red) Pansel Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama akan mengumumkan hasil seleksi administrasi tersebut. Karena untuk bisa mengikuti proses selanjutnya, pendaftar harus memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya,” ujarnya.
Jadwal selanjutnya, bagi calon peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tes kesehatan dan psikologi pada 20 hingga 21 Januari. Kemudian pada 23 hingga 27 Januari Pansel akan melaksanakan seleksi kompetensi manajerial atauassessment center.
“Pada tanggal 7 Februari, sebagaimana jadwal tahapan yang sudah diumumkan, Pansel akan mengumumkan hasil seleksi kompetensi manajerial dan tes kesehatan serta psikologi. Peserta yang lolos selanjutnya harus mengikuti seleksi kompetensi bidang oleh Pansel berupa makalah, wawancara, dan penelusuran rekam jejak, ” katanya menambahkan.
Jika semua tahapan berjalan lancar, Pansel akan mengumumkan mereka yang dinyatakan lulus seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tersebut pada 14 Februari. Ke-12 JPTP yang masih kosong di Lamongan adalah Asisten Administrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. [awi,yit]

Rate this article!
Tags: