Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat menandatangani komiten bersama. [kerin ikanto/bhirawa]
Gresik, Bhirawa
Bersama bupati dan wali kota se Jatim (Jatim), Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menandatangani komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Penandatangan dilakukan di Gedung Grahadi Surabaya pada saat Rakor, Kamis (28/2). Penandatanganan dibuka Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan juga dihadiri Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata.
Gubernur Jatim mengatakan, kegiatan Rakor itu digelar sebagai bentuk upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di Jatim. Ke depan, Gubernur Khofifah akan menerapkan Program Survei Penilaian Intergeritas (SPI). Ini mengingat mayoritas OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang terjadi berlakangan ini berkaitan dengan integritas para pejabat. ”Dari survei itu akan terlihat mana area yang rentan. Sehingga, ada preventif atau solusinya juga,” katanya.
Survei itu, lanjut Khofifah, akan menjadi baseline perbaikan di Jatim yang akan dilakukan setiap tahun dan akan menjadi tolok ukur transportasi serta integritas pemerintahan di Jatim. Baik itu Pemprov maupun Pemkab/Pemkot.
Sementara itu, Alexander Marwata menyampaikan, yang menjadi sorotan KPK saat ini di tahap perencanaan anggaran. Sebab menurutnya, pada tahap perencanaan anggaran, sudah ada indikasi korupsi. ”Maka kami mendorong e-Planning dan e-Budgenting diperkuat. Agar masyarakat bisa mengikuti dan mengawasi perencanaan itu,” kata Alexander Marwata.
Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto usai mengikuti Rakor itu mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. ”Hal ini kami lakukan sebagai upaya pencegahan serta mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi. Serta sebagai implementasi dari penandatanganan komitmen yang dilakukan secara bersama-sama ini,” ujar Sambari.
Dikatakan bupati, sebagai aksi terhadap pencegahan terhadap korupsi, bupati bersama jajaran terkait akan selalu melakukan pengawasan dan pembinaan hingga melakukan sosialisasi. Agar tindakan korupsi dapat dicegah. ”Kami berharap, fungsi Satgas Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang diketuai Wakapolres Gresik dan melibatkan Inspektorat dapat berjalan maksimal dan kami mohon untuk dibantu pengawasan dan pembinaan,” harap Sambari. [eri]
