Bupati Fadeli Hadiri Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2019 di Pendopo Lokatantra, Kamis (22/3). [Suprayitno/bhirawa]
Lamongan Bhirawa
Kabupaten Lamongan menargetkan sejumlah capaian kesejahteraan di tahun 2019. Pengembangan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah menjadi tulang punggung capaian 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditargetkan Pemkab.
Bupati Lamongan, Fadeli menegaskan di tahun 2019 Pemkab Lamongan menargetkan capaian 10 IKU guna meningkatkan kesejahteraan daerah.
“Sejalan dengan tema tersebut maka program-program pembangunan difokuskan untuk mendukung pencapaian 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2019 ,” terangnya di hadapan kurang lebih 350 peserta Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2019 yang terdiri dari Anggota DPRD, Kepala PD, Camat beserta delegasinya, Perguruan Tinggi, dan berbagai elemen masyarakat saat Musrenvbang 2019 di pendopo Lokatantra, Kamis(22/3).
Ke sepuluh capaian IKU tersebut adalah yakni IPM 71-71,30, Persentasi Pertumbuhan Ekonomi 5,58-6,58%, PDRB per kapita Rp. 35.460.000, inflasi 3-4%, indeks gini 0,316-301, indeks infrastruktur 78,67, Indeks kualitas lingkungan hidup 66,32, Indeks Reformasi Birokrasi 61,5, Persentase penduduk miskin 13,6-11,96% dan TPT 4,11-3,22%”.
Bupati Fadeli juga menegaskan pembangunan tahun 2019 diarahkan pada “Pengembangan Perekonomian melalui Optimalisasi Potensi Daerah”.
Dalam acara tersebut juga disampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lamongan yang diserahkan Pimpinan DPRD Kaharudin pada Sekretaris Daerah Yuhronur Efendi dan juga dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setda Propinsi Jawa timur Dr. Ir. H. Abdul Hamid M.P yang menyampaikan RKPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2019.
Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2019 juga menyajikan potensi dan pertunjukan budaya Kabupaten Lamongan.
Sementara kepala Bapeda, Mursyid menyebut saat ini dalam perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lamongan telah terintegrasi secara online. “Saat ini dalam proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2019 telah terintegrasi secara online. Jadi e-planning dan e-budgeting kita telah terintegrasi”, Ungkap Mursyid.
Menurutnya hal tersebut sesuai denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 14 yakni penyusunan RPJP-RPJMD dan RKPD berbasis e-planning, pasal 177 bahwa program dan kegiatan dalam KUA-PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pmbangunan daerah (RPJP-RPJMD-RKPD).
Mursyid menambahkan hasil rekap entri data e-planning tahun 2019.
“Rekap entri data berbasis website e-planning dengan aplikasi SIPPD dari 27 kecamatan yang telah terverifikasi sebanyak 3.105 usulan dengan total dana Rp.984.017.575.609,00. Sedangkan total usulan belanja pembangunan yang didanai dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 1.963.688.905.814”, Ungkap Mursyid.
Kepala BPKAD Sulastri datang menyampaikan Proyeksi Keuangan Fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
Menurut Sulastri Pendapatan Daerah di Tahun 2019 diperkirakan mengalami kenaikan secara agregat sebesar 1,10 % dari Rp. 2.584.482.310.000 menjadi Rp. 2.612.863.770.000.
Sedangkan pada Belanja Daerah Tahun 2019 diperkirakan mengalami penurunan disebabkan turunnya proyeksi penerimaan pembiayaan dan tipisnya kenaikan di sisi proyeksi pendapatan. Proyeksinya turun dari Rp. 2.611.732.310.000 menjadi Rp. 2.610.113.770.000 atau turun 0,06%. Sehingga terjadi surplus Rp. 2.750.000.000 yang akan dikurangi pembiayaan netto sebesar Rp. 2.750.000.000 sehingga Silpa tahun berjalan adalah nol.
Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2019 ini merupakan acara rutin tahunan dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan dengan tujuan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah/kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah propinsi, mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang Kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan dan Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah.
Selanjutnya hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan forum ini adalah masukan dari PD Kabupaten Lamongan, Kecamatan dan para stakeholders untuk perbaikan dan penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 menjadi Rancangan Akhir RKPD yang diarahkan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang ditetapkan dan kesepakatan tentang rumusan program/kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya Tahun 2019.(yit)
