Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat menyalami para pendamping PKH di Kabupaten Tuban.
Tuban, Bhirawa
Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengimbau kepada seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bersikap profesional dan proporsional dalam mengemban tugas yang diberikan.
“PKH merupakan program lintas Kementerian diantaranya Bappenas, Kemenkes, dan Kemendikbud. Jadi, program ini bukan milik satu orang melainkan milik rakyat Indonesia sehingga perlu profesionalisme,” kata Bupati saat memberikan arahan pada Rapat Sinergitas Program Keluarga Harapan di Gedung KORPRI Tuban, lusa kemarin (23/02).
Menurutnya, kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi sehingga perlu penangganan dari semua pihak. Selain itu, seluruh pendamping PKH diharuskan untuk cermat dan teliti agar dalam pendataan penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, pendamping PKH secara kontinyu memberikan pemahaman kepada penerima bantuan, juga meminta pendamping PKH maupun kelompok bentukan Dinas Sosial yang lain untuk melaporkan bila menemukan permasalahan sosial di lapangan.
“Laporan dapat disampaikan melalui aplikasi Taprose atau menghubungi nomor SMS 1708. Nantinya, tim dari Pemkab akan menindaklanjuti laporan tersebut,” seru Bupati.
Bupati juga juga menekankan perlunya pemutahiran data penerima bantuan PKH secara berkala. “Sehingga apa yang menjadi harapan dari program ini yaitu memutus rantai kemiskinan di masyarakat dapat tercapai dengan maksimal,” tegas Bupati.
Sementara itu, Kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban, Nur Jannah menyampaikan pada tahun 2007 jumlah penerima bantuan PKH di Kabupaten Tuban sebanyak 39.784 penerima. Pada tahun 2018, memperoleh penambahan kuota 21.926 sehingga totalnya mencapai 61.674 penerima yang tersebar di 20 Kecamatan se-Kabupaten Tuban.
“Penambahan kuota ini bukan berarti angka kemiskinan bertambah, melainkan Pemerintah melalui Kementerian Sosial ingin memaksimalkan capaian agar permasalahan kemiskinan dapat segera teratasi dan terarah,” tutur Nur Jannah.
Lebih lanjut, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah guna menyamakan persepsi dan menentukan langkah-langkah strategis terkait pelaksanaan program yang sudah berjalan kurang lebih 11 tahun.
“Selain itu, sebagai forum koordinasi pelaksana PKH di tingkat Kabupaten dengan SDM di lapangan yang terdiri 189 pendamping, 12 petugas pangkalan data, dan 2 koordinator Kabupaten,” terang mantan Camat Kerek ini.
Untuk diketahui, program ini melibatkan beberapa instansi antara lain Dinsos P3A, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. [hud]
