Bupati Sambari Halim saat memberi materi Diklatpim. [kerin ikanto/bhirawa]
Gresik, Bhirawa
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto ingatkan pejabat dalam menyusun anggaran dan program harus hati – hati. Menurutnya, anggaran itu harus disesuaikan antara realisasi kerja dan manfaatnya. Hal ini dikatakan bupati kepada para peserta Diklatpim (Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan).
”Anda harus berhati-hati dalam menyusun dan menggunakan anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Penggunaan anggaran harus disesuaikan antara realisasi, kinerja dan manfaatnya,” tuturnya saat memberi materi muatan lokal dan penguatan kapasitas kepada peserta Diklatpim IV, Selasa (17/10) di Balai ‘Durung’ sekitar halaman Kantor Bupati Gresik.
Dikatakan Bupati Sambari, pihaknya tidak ingin ada staf, atau pejabat eselon IV berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain. ”Kecuali promosi, saya sangat tidak suka memindah staf atau pejabat eselon IV dari satu OPD ke OPD lain. Karena itu tidak membuat OPD baik atau staf yang bersangkutan semakin mahir dalam keahliannya,” tambahnya.
Bupati bangga kepada peserta Diklatpim IV angkatan 164 ini. Dari penampilannya semua orang mumpuni. Bahkan bupati melihat sejumlah peserta ilmunya lebih dari jabatan yang dipegang saat ini. Bahkan, ada ahli nuklir dari perguruan tinggi ternama.
Kepada 30 orang pejabat eselon IV peserta Diklatpim, bupati mengingatkan agar seluruh peserta Diklatpim tak sekedar mengikuti perintah atasannya yang tidak punya dasar aturan jelas. ”Anda harus berani mengatakan tidak ketika atasan anda memerintahkan anda salah dan melanggar peraturan perundangan,” tegasnya.
Bupati juga berharap peserta Diklatpim menjadi agen perubahan. Mereka juga harus punya inovasi. Selain itu, juga harus bisa merealisasikan keinginan masyarakat menjadi program kerja.
Sementara, Kepala Bagian Humas dan Protokol, Suyono mengatakan, banyak hal disampaikan bupati, yaitu tentang penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sejak mulai dari Musrenbangdes sampai Musrenbang. Bupati juga menyampaikan sitematika penyusunan RPJMD.
Tak hanya Bupati Gresik yang mengisi materi dalam muatan lokal dan penguatan kapasitas. Sebelumnya Syarif Hidayat SH dari Kejaksaan Negeri Gresik juga memberikan materi tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). [eri]
