Bupati Jember Inginkan Perda RTRW Sesuai Aturan

PerdaPemkab Jember, Bhirawa
Bupati Jember MZA Djalal akhirnya buka suara terkait polemik rencana penetapan Raperda RTRW menjadi Perda RTRW di kabupaten Jember. Bupati Djalal mengaku sengaja tidak menghadiri undangan dari DPRD Jember dalam rapat Paripurna Pengesahan Raperda RTRW menjadi Perda RTRW menunggu surat dari Gubenur Jawa Timur.
“Ada unsur kesengajaan saya untuk tidak hadir dalam rapat Paripurna yang digelar hari ini (Senin 19/1). Kenapa? Karena saya ingin produk peraturan daerah yang akan ditetapkan oleh Bupati dan DPRD Jember secara bersama-sama sebuah produk yang baik dan benar. Baik menyangkut masalah mekanisme, prosedur dan substansi yang telah diatur dan ditentukan dari berbagai macam perundang-undangan yang ada,” ujar Bupati Jember MZA Djalal kepada sejumlah awak media di lobby Bupati, Senin (19/1) siang.
Sebelumnya pansus RTRW DPRD bersama tim RTRW kabupaten melakukan konsultasi dengan Gubernu terkait Raperda RTRW Jember. Dari hasil konsultasi tersebut, kemudian dijadikan risalah dan ditandatangani oleh seluruh anggota pansus. Kemudian, akhir Desember lalu, Bupati mendengar masalah raperda RTRW ini akan diparipurnanakan untuk segera di tetapkan sebagai Perda.
Mendengar berita itu, Bupati Jember MZA Djalal yang didampingi oleh Wakil Bupati Kusen Andalas, Sekda Sugiarto, Bappekab Eddy Budi Susilo, Kabah Hukum dan Disperindag ESDM dan Investasi mengundan empat pimpinan DPRD Jember.
Dari hasil pertemuan itu, menghasilkan kesepakan agar penetapan RTRW ini menunggu surat dari Gubernur hasil konsulasi dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRN) Nasional melalui  Badan Koordinasi Penataan Ruang  (BKPR) propinsi.” Ini bukan kesepakan tukang becak, tapi kesepakan pejabat negara untuk membuat Gantlemen Agreement, agar Raperda itu disepakati menunggu surat dari Gubernut,” terangnya pula.
Namun yang membuat Bupati tidak habis pikir, Pansus DPRD meminta agar Raperda RTRW segera ditetapkan menjadi Perda RTRW dalam Paripurna. Terakhir, Bupati Jember menerima undangan Rapat Paripurna penetapan raperda menjadi Perda RTRW, senin (19/1).
“Mekanismenya,  sebelum di tetapkan perlu di konsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur, untuk dilakukan evaluasi. Apakah kekurangan-kekurangan dan hasil konsultasi sebelumnya sudah dituangkan dalam raperda RTRW tadi apa belum. Jika ditetapkan terlebih dahulu tanpa dikonsultasikan ke Gubernur, Gubernur berhak untuk membatalkan sesuai dengan Permendagri No.28/2008,” tandasnya pula.
Sementara,  surat dari Gubenur Jawa Timur baru diterima oleh Pemkab  hari ini. Dalam surat Gubernur No. 414.34/178/202.6/2015. Tentang Pertimbangan Pengesahan Raperda RTRW Kab. Jember. Dalam suratnya, Gubernur Soekarwo meminta agar perlu dilakukan percepatan pelaksanaan persetujuan bersama antara Bupati  dengan DPRD Jember atas Raperda  RTRW beserta lampirannya dan  selanjunya disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi. “Dengan adanya surat ini, kami akan mendatangi pansus atau mengundang pansus dan pimpinan untuk menindak lanjuti surat Gubernur tersebut,” katanya pula. [efi]

Tags: