Bupati Mundjidah Wahab saat membuka Musrenbang RKPD di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Selasa (31/01).
Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Selasa (31/01).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Diwek, tokoh agama, tokoh masyarakat; perwakilan dari organisasi perempuan dan kemasyarakatan Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, PKK, kepala desa, delegasi desa, kepala UPTD, dan kepala sekolah.
Bupati Mundjidah Wahab menyampaikan beberapa kebijakan pembangunan daerah untuk penyusunan perencanaan tahun 2024 mengalami beberapa penyempurnaan. Antara lain kebijakan kegiatan prioritas yang diharapkan lebih bermanfaat dan berbagi peran dengan sumber pendanaan lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) maupun pendapatan desa .
Pendanaan ini, lanjut Bupati Munjidah difokuskan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, penanganan kemiskinan ekstrim, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan sarana prasarana ibadah, dan peningkatan layanan publik melalui digitalisasi layanan sampai tingkat desa.
“Kebijakan kegiatan prioritas kecamatan di tahun 2024 kami anggarkan melalui program Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK), di mana program tersebut difokuskan untuk infrastruktur yang mendukung peningkatan perekonomian dengan tujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memperhatikan indikator pembangunan di kecamatan, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk miskin, jumlah desa, keterjangkauan wilayah, status indeks desa membangun, dan kawasan strategis, tentunya mendasar dari indikator pembangunan tersebut jumlah besaran anggaran setiap kecamatan berbeda-beda,” papar Bupati Mundjidah Wahab.
Sekadar diketahui, Kecamatan Diwek pada tahun 2024 mendapat alokasi anggaran PIK sebesar Rp. 1.068.243.901 (Satu Miliar Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah, alokasi tersebut diprioritaskan untuk kegiatan infrastruktur.
“Anggaran tersebut bisa dialokasi melalui rapat Musrenbang yang kita lakukan sekarang dengan mekanisme persetujuan bersama atas usulan prioritas yang disepakati melalui musrenbang desa atau pra Musrenbang di kecamatan,” kata Bupati Jombang. Rif.gat
Bupati Mundjidah Wahab berharap dengan adanya program Pagu Indikatif Kewilayahan ini, pembangunan kewilayahan di Kabupaten Jombang dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan mampu untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan perangkat daerah dengan aspirasi kebutuhan masyarakat.
Bupati Jombang menyampaikan, pembangunan yang telah dilaksanakan bersama oleh Pemkab Jombang dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Jombang selama kurun waktu 4 tahun ini (tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022), secara umum telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan.
Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan : Mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 24.105.545.816 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ratus Enam Belas Rupiah), baik untuk penerima bantuan iuran dan jaminan kesehatan nasional, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Kecamatan Jogoroto tahun 2022 sebanyak 3.569 jiwa; meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Jombang dari sebesar 71,86 persen pada tahun 2018 meningkat menjadi 74,05 persen pada tahun 2022; mengalokasikan anggaran 200 Juta per desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Jombang dalam bidang pelayanan pendidikan dengan rehabilitasi gedung, pembangunan gedung baru, pengadaan buku dan alat peraga, serta pemerataan guru dan peningkatan kualitas guru serta kualitas pendidikan ditunjukkan dengan capaian akreditasi sekolah yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, pengalokasian honorarium GTT dan PTT serta guru PAUD, bantuan hibah kepada sekolah swasta serta keberhasilan dalam berbagai lomba di tingkat Provinsi Jawa Timur; dalam pelayanan kesehatan, beberapa program dan kebijakan Pemkab Jombang yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan angka harapan hidup antara lain : program pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting, pengadaan sarana prasarana Posbindu, program desa siaga aktif, peningkatan fasilitas pelayanan di Puskesmas dan fasilitas rujukan di RSUD Jombang dan RSUD Ploso yang semakin baik, peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat melalui program Bulaga, Buleksa, digitalisasi layanan sampai tingkat desa dan memberikan kemudahan perijinan yang cepat, mudah, transparan serta bantuan permodalan usaha melalui program Kurda dari Bank Jombang, peningkatan usaha mikro dan industri kecil mikro melalui fasilitasi sarana usaha bagi kepala rumah tangga perempuan miskin serta pemberian sarana prasarana usaha dan pelatihan.
Percepatan penanganan infrastruktur dasar juga merupakan fokus pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dalam rangka menjadikan agrobisnis sebagai penyangga perekonomian daerah, di antaranya pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan pengadaan pupuk bokashi atau kompos, di bidang infrastruktur pemukiman dari 400.995 KK, ada sebanyak 361.077 KK yang sudah mendapatkan akses air minum layak sampai tahun 2022, di mana telah dilakukan penanganan sebanyak 14.907 KK dari tahun 2018 sampai tahun 2022.
Selain itu, pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sudah terealisasi sebanyak 12.450 unit. Sedangkan penyediaan sarana prasarana jamban sehat bagi masyarakat sudah terealisasi sebanyak 20.408 unit dari tahun 2018 sampai tahun 2022.
“Di bidang pengelolaan keuangan dan perencanaan, alhamdulillah Pemkab Jombang mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dari tahun 2013-2021 atau 9 tahun berturut-turut dan meraih penghargaan Sakip Award Kabupaten Jombang tahun 2022 memperoleh predikat BB atau sangat baik, yang artinya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah semakin baik, peningkatan dan pembangunan sarana prasarana tempat ibadah sebagai upaya membentuk masyarakat Jombang yang berkarakter,” beber Bupati Jombang.
“Masih banyak lagi program-program pembangunan daerah yang dilaksanakan selama tahun 2018 sampai tahun 2022,” pungkas Bupati Mundjidah Wahab.(rif.gat)
