Bupati Jombang Dituduh Manfaatkan Birokrasi untuk Kepentingan Golkar

Nyono Siap Dipanggil Panwaslu
Jombang, Bhirawa
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dituduh memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan Partai Golkar dalam Pileg 2014. Tuduhan itu dilontarkan oleh koalisi empat partai politik besar di Jombang, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Hanura.
Tuduhan itu didasarkan pada rekaman video berdurasi sekitar 20 menit yang menggambarkan Camat Kabuh M Bashori Kholiq mengajak sejumlah kepala desa untuk memilih dan memenangkan Partai Golkar.
Juru bicara koalisi empat parpol yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Jombang M  Subaidi Muchtar menjelaskan apa yang dilakukan Camat Kabuh M Bashori Kholiq sesuai dengan perintah Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. “Video tersebut sudah kami serahkan ke Panwas sebagai bukti konkrit Bupati Jombang menggunakan birokrasi, yakni camat dan kepala desa,” katanya, Senin (24/3).
Menurut Subaidi, video tersebut diambil seseorang saat pertemuan antara Camat Kabuh dan 17 kepala desa di Balai Desa Genengan Jasem, Kecamatan Kabuh, Jombang  dalam rangka sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada 18 Maret 2014. “Bahkan ada suara-suara yang kesannya menekan kepala desa yang bermasalah untuk memenangkan Golkar,” kata Subaidi.
Ketua Panwaslu Kabupaten Jombang Makhrus mengatakan pihaknya akan mengkaji dan menelaah laporan resmi tersebut selama 3-5 hari. “Kami juga akan memanggil saksi-saksi yang ada dalam video itu dan pihak terkait, termasuk Bupati Jombang,” ujarnya.
Makhrus mengatakan Panwaslu juga akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menentukan unsur dan jenis pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pidana pemilu.
Sementara itu Camat Kabuh Basori belum bisa dimintai konfirmasi atas rekaman video tersebut. Beberapa kali telepon selulernya dihubungi tapi tidak dijawab.
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko angkat suara soal tudingan empat parpol terhadap dirinya, yakni menggerakkan jajaran di bawahnya untuk memenangkan Partai Golkar. Atas laporan tersebut, bupati mengaku siap jika dipanggil Panwaslu  setempat.
“Tudingan empat parpol itu tidak benar. Saya tidak pernah menyalahgunakan kewenangan jabatan bupati dengan memerintahkan PNS dan jajaran bawahan memenangkan Partai Golkar,” kata Nyono yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jombang ini.
Empat parpol yang melaporkan bupati ke Panwaslu masing-masing PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat (PD) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Selain Nyono, mereka juga melaporkan Camat Kabuh M Bashori Kholiq atas dugaan yang sama.
Nyono beralasan, selama turun ke desa-desa pihaknya hanya sebatas mengoptimalkan program dan visi-visi Kabupaten Jombang. Baik kepada semua jajaran pimpinan SKPD , camat hingga ke desa-desa. Semisal, pihaknya meminta masyarakat untuk mengawasi realisasi program Rp 500 juta per tahun per desa.
Sementara disinggung menanggapi laporan empat parpol dilengkapi alat bukti rekaman video berisi Camat Kabuh yang diduga menumpangi sosialisasi ADD 2014 untuk kemenangan Partai Golkar, Nyono mengaku siap apabila dirinya dipanggil Panwaslu. “Jika dipanggil Panwaslu, saya siap memberikan penjelasan. Baik menyangkut dugaan menyalahgunakan jabatan dan wewenang atau indikasi keterlibatan camat memobilisasi kades (kepala desa) agar memenangkan Partai Golkar selama pemilu,” pungkas Nyono.
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Jombang. Sebelum dilantik sebagai Bupati Jombang, September 2013, Nyono adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang. Pada saat Pilkada Jombang 2013, Nyono berpasangan dengan Mundjidah Wahab yang diusung Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Nyono mengalahkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), serta calon yang diusung PKB dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PPKPI). [oni.rur]

Tags: