Bupati Jombang Paparkan PengelolaanAPBDdiTEPRA

Bupati Nyono Suharli Wihandoko saat memberikan paparan di Focus Group Discusion (FGD) Sharing Session Pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD secara good governance yang diselenggarakan TEPRA (Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran). [romadlon/bhirawa]

Jombang, Bhirawa
Terobosan serta inovasi yang dijalankan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko untuk membawa masyarakat Kab Jombang yang sejahtera, mengundang perhatian Kementerian Keuangan.
Bupati Nyono Suharli Wihandoko diundang untuk menjadi salah satu pembicara pada Focus Group Discusion (FGD) Sharing Session Pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD secara good governance yang diselenggarakan TEPRA (Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran).
Selain Bupati Jombang, ada juga empat kepala daerah lain yang dinilai berprestasi didatangkan sebagai narasumber pada FGD kali ini yakni Bupati Batang Provinsi Jawa Tengah, Bupati Bantaeng Provinsi Sulawesi selatan, Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dan Bupati Banyuwangi.
Para kepala daerah berprestasi ini diundang sebagai narasumber dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pada pengelolaan keuangan negara/daerah yang lebih baik, mendukung pembangunan nasional serta mencapai cita-cita bangsa. Di forum ini mereka satu persatu membagikan pengalaman mereka mengenai best practices pengelolaan APBD di daerahnya masing-masing.
Melalui FGD ini, para kepala daerah berprestasi itu menyampaikan pengalaman mengenai proses perumusan kebijakan, perencanaan, hingga penganggaran untuk dapat mengakomodasi concern pembangunan dalam APBD. Selain itu, mereka juga menjelaskan mengenai implementasi penetapan prioritas pembangunan dalam APBD dan terobosan atau inovasi yang telah dilakukan di daerahnya masing-masing.
”Nama Kab Jombang melejit sejak dipimpin Bupati Nyono Suharli, banyak terobosan dan inovasi yang bagus yang bisa ditiru nantinya,” kata Mardiasmo Ketua TEPRA  ketika mengawali acara pada saat itu.
Disebutkan Mardiasmo yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI ini, bahwa Kab Jombang mempunyai terobosan, serta inovasi yang belum ada di Kab atau kota lain bahkan pemerintah pusat pun juga belum menjalankan. Seperti Mobil Siaga Desa, kata Mardiasmo hanya Jombang yang punya seperti ini.
”Ada lagi Program ADD sebesar 500 Juta per desa, pemerintah pusat baru tahun ini memberikan dana desa, tapi Kab Jombang sudah mempunyai program ini dan sudah dijalankan sejak pemerintahan Bupati Nyono,” terang Mardiasmo.
Selain itu, tambah Mardiasmo dalam pengelolaan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab Jombang juga punya sejumlah program yang berpihak pada rakyat. ”Untuk masyarakat miskin dan kurang mampu yang ingin berobat ke RS daerah, Kab Jombang mempunyai Kartu Jombang Sehat (KJS),” terangnya.
Bahkan tambah Mardiasmo, kini Bupati Jombang Nyono Suharli juga mempunyai program untuk melawan Bank Clurut Atau Bank Titil atau koperasi simpan pinjam dengan bunga tinggi. Setiap Bumdes mendapatkan kucuran anggaran 100 Juta untuk memperkuat Badan usaha Milik Desa tersebut. ”Terobosan ini, untuk memperkuat kemandirian desa ini bagus, nanti juga akan kita bagikan bagaimana kiatnya dan strateginya,” pungkasnya. [rur]