Bupati dan Wakil Bupati Jombang saat menerima kunjungan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim di Ruang Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang, Jumat (02-11)
Jombang, Bhirawa
Bertemu dengan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, menyampaikan permintaan warga Desa Blimbing, Kesamben, Jombang terhadap PT Lapindo Brantas terkait rencana eksplorasi migas yang ada di Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang.
Pada pertemuan yang digelar di ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, pada Jumat (02/11) pagi, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab menyampaikan terkait penandatanganan perjanjian antara warga Desa Blimbing dengan PT Lapindo Brantas, selaku pihak yang akan melakukan eksplorasi migas.
“Dua hari yang lalu di sini (Ruang Swagata) kami menyaksikan penandatanganan perjanjian atau MoU antara PT Lapindo dengan masyarakat desa Blimbing, selaku tempat dilakukannya pengeboran migas,” ujar Bupati menyampaikan ke rombongan Komisi E DPRD Jatim.
Lebih lanjut Bupati Jombang menyampaikan, ada tiga permintaan warga Desa Blimbing kepada PT Lapindo Brantas yang tertuang dalam perjanjian tersebut seperti, pembangunan jalan, saluran air dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kesejahteraan warga sekitar pengeboran.
“Tentang permintaan pembangunan jalan dan saluran air yang senilai anggarannya Rp 300 juta. Kemudian, untuk CSR nya nanti harus diberikan kepada masyarakat. Ketiga poin ini yang diminta masyarakat, dan kemudian disepakati oleh kedua pihak,” terang Bupati Jombang.
Sementara itu, menanggapi pemaparan Bupati Jombang, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Hartoyo menghimbau agar dampak sosial dari proyek pengeboran migas di Desa Blimbing harus diperhatikan.
“Jangan sampai dampak sosial ini, dengan adanya MoU itu, ada kerusakan-kerusakan. Nah ini, apa sudah diantisipasi apa belum, saya belum tahu,” kata Hartoyo.
Selain itu, Hartoyo juga menilai bahwa MoU yang dilakukan oleh PT Lapindo dengan warga Desa Blimbing ini, akan membawa keuntungan bagi masyarakat sekitar.
“Yang jelas kalau ada MoU, pasti ada keuntungan bagi masyarakat Jombang,” tutup Hartoyo.(rif)
