Workshop Implementasi SAKIP Tahun 2017 di Ruang Pertemuan Sasana Nayaka, Senin (29/5). [Suprayitno/bhirawa]
Lamongan, Bhirawa.
Manajemen pemerintahan Pemkab Lamongan sudah masuk kategori baik. Namun itu rupanya belum cukup bagi Bupati Fadeli. Penilaian baik itu didasarkan pada peringkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2016 yang bernilai B. Fadeli merasa masih perlu ada peningkatan kinerja agar bisa menjadi BB bahkan A.
Karena itu dalam penyusunan SAKIP tahun ini keseriusan penataan ditunjukkan dengan mengundang anggota tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Ananda Juarsa sebagai pendamping.
Selain itu mulai tahun ini, penyusunan dokumen Sakip akan lebih efisien dengan memanfaatkan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Aplikasi itu adalah Mbak Elsa yang merupakan akronim dari Memantapkan Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Melalui Elektronik Lamongan SAKIP.
Keseriusan itu juga ditunjukkan Fadeli dengan memastikan Workshop Implementasi SAKIP Tahun 2017 di Ruang Pertemuan Sasana Nayaka, Senin (29/5) diikuti langsung oleh masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat.
“Dilaksanakannya kegiatan ini adalah wujud komitmen kami terhadap penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Lamongan. Karena nilai B yang diperoleh oleh Kabupaten Lamongan ini masih nilai B tipis. Sehingga kedepan masih perlu usaha keras dari kita semua agar menjadi B gemuk, atau akan lebih baik lagi jika bisa meningkat menjadi BB atau bahkan A, ” ungkap Fadeli.
Sementara Ananda Juarsa dalam workshop itu menjelaskan penilaian SAKIP bukan untuk menilai kinerja Pemkab Lamongan, tetapi akuntabilitas kinerjanya. “Penilaian SAKIP bukanlah kinerjanya tetapi akuntabilitasnya. Yakni kesadaran untuk berkinerja, berkomitmen, kesetiaan dalam bekerja dan budaya kerjanya yang meliputi kejujuran, integritas, rasa malu, keseriusan serta aspek spiritulitasnya, ” katanya menjelaskan.
Menurut dia, SAKIP bertujuan untuk mengembalikan pola pikir yang seharusnya. Karena selama ini aparatur negara keliru dalam berpola pikir. Kebanyakan aparatur menurut Ananda orientasinya tidak pada hasil, tetapi hanya input saja. “Yang penting anggaran terserap, padahal bukan itu yang seharusnya. Melalui SAKIP, kita berusaha mengubah pola pikir tersebut, ” ungkap Ananda Juarsa.
Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, yakni 29-30 Mei 2017. Dimana tiap kepala OPD dan Camat akan memaparkan SAKIPnya masing-masing di depan Ananda Juarsa dan pendamping dari Biro Organisasi Setdaprop Jatim Dwi Suyantono. [yit]
