Bupati Lumajang,Drs.As at Malik saat membuka giat pembukaan Bimbingan Teknis Arsiparis/Pengelola Arsip dan Pustakawan/Pengelola Perpustakaan Kabupaten Lumajang. [dwi wisma wardana/bhirawa]
Lumajang, Bhirawa
Dalam rangka memberikan penguataan wawasan, keterampilan, terlaksananya tata Arsip yang baik, serta akuntabilitas pengelolaan arsip kepada arsiparis dan pustakawan, dibutuhkan pemahaman secara dalam dan benar yang nantinya dapat diwujudkan di tempat kerjanya masing masing.
Hal itu disampaikan Bupati Lumajang, Drs.As at Malik didampingi Wakil Bupati Lumajang, Buntaran Supriyanto, pada giat pembukaan Bimbingan Teknis Arsiparis/Pengelola Arsip dan Pustakawan/Pengelola Perpustakaan Kab Lumajang, yang digelar di Pendopo Kab Lumajang, Senin (18/9) kemarin.
Pada agenda kegiatan dari leading sekto Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagai leading sektor, juga diikuti 67 OPD dari jajaran di lingkungan kecamatan, kelurahan, Kepala Desa dan beberapa lembaga sekolah.
Kegiatan Bimtek yang rencananya akan digelar selama dua hari yaitu mulai tanggal 18-20 September 2017 itu, merupakan salah satu rangkaian kegiatan di bulan kunjung arsip dan pustaka itu diharapkan dapat mendukung tata kelola administrasi di satuan pemerintahan guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Dalam giat ini,bupati juga menyampaikan kalau perolehan penghargaan Lumajang yang menduduki 10 besar di Jatim sebagai Kabupaten Literasi dinilainya merupakan suatu keberhasilan dan hasil kerja keras Perpustakaan Kab Lumajang. Maka diharapkan nantinya tidak hanya perpustakaanya saja yang mendapatkan penghargaan, namun kearsipannya juga harus mendapatkan penghargaan.
”Kegiatan yang sangat penting untuk mendukung tata kelola administrasi di pemerintahan, kalau administrasi tertata dengan bagus maka pemerintahan berjalan dengan baik,tugas kita adalah bekerja, ayo bersama saya memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, seluruh aparatur sipil pada masing masing satuan kerja harus terus bersinergi untuk memperbaiki tata kelola administrasi yang baik agar roda pemerintah dapat berjalan dengan baik terutama di bidang pelayanan agar sesuai dengan harapan masyarakat.
Lebih lanjut dari kegiatan itu, bupati berharap nantinya SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), maupun LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, akan menjadi perencanaan yang bagus, dan nantinya akan menjadi pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
Nantinya setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.
”Banyak potensi lumajang yang perlu dikembangkan untuk menjadi kabupaten yang bisa bersaing dengan kabupaten lain, karena Lumajang memiliki potensi untuk menjadi labupaten yang baik di Pulau Jawa,” pungkasnya. [dwi]
