Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda jawaban Bupati Madiun terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rangka membahas Rancangan Perubahan APBD Kab. Madiun TA 2021 dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, Senin (13/9). Secara umum pertanyaan dari 6 fraksi DPRD semua dijawab oleh Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami.
Sebagaimana pertanyaan Partai Gerinda mengenai Belanja Bantuan Sosial bertambah Rp1.063.450.000,- menurut Bupati, dipergunakan untuk pemberian Bantuan Sosial berupa Paket Sembako untuk warga masyarakat yang terdampak langsung Pandemi Covid-19 khususnya keluarga pasien Covid-19 selama isolasi mandiri.
Tentang Vaksinasi, Bupati menjelaskan, datangnya vaksin dari Pemerintah Pusat awalnya berbasis resiko, untuk Pemkab. Madiun sudah mempunyai standart tersendiri tegantung kedatangan stock vaksin dari Pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah, TNI dan POLRI.
Adapun capaian pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Madiun per tanggal 11 Sept 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut, Target vaksinasi 593.894 orang a. Dosis 1 : 207.401 orang ( 34.92%), b. Dosis 2 : 112.322 orang (18.91%), c. Dosis 3 : 1.898 orang (0.32%), Total divaksin : 321.621 orang (54.15%).
Pelaksanaan vaksinasi di SMP 1 Dolopo untuk menyongsong Pembelajaran tatap muka sesuai dengan SE Gubernur Jawa Timur nomor 451/18670/012.1/2021 tentang Prioritas Vaksinasi Pelajar dan Anak Sekolah.
Pelaksanaan vaksinasi bagi anak sekolah sasarannya mencapai : a. Sasaran 2.700 siswa lokasi di SMP 3 Mejayan, b. sasaran 10.000 siswa lokasi di SMP 1 Geger, SMP 1 Dolopo, SMP 1 Bangunsari, SMP 2 Dagangan, SMP 1 Pilangkenceng, SMP 1 Mejayan, SMP 2 Nglames, SMP 2 Balerejo. c. Selanjutnya dilaksanakan dengan sasaran 15.053 siswa pada 20 lokasi sekolah. Jawaban ini sekaligus menjawab saran dan pertanyaan Partai Nasdem.
Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan, kata Bupati, pihaknya dari awal telah sepakat memprioritaskan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah, dan pada saat ini insentif tenaga kesehatan sudah dibayarkan sampai Agustus 2021.
Dan masih banyak pertanyaan lainnya dari fraksi dewan dan semua dijawab secara jelas oleh Bupati Madiun dalam sidang paripurna yang juga dihadiri Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, Sekda Tontro Pahlawanto dan pimpinan OPD. [dar]
