Bupati Madiun Ikuti Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK Via Virtual

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami didampingi Sekda Tontro Pahlawanto dan Inspektur Agus Budi Wahyono mengikuti Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara virtual dengan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama dan Gubernur Jatim Hj. Khofifah Indar Parawansa, dari Ruang Praja Mukti, Kantor Bupati di Caruban. Bupati Madiun, Kamis (28/1).[sudarno/bhirawa]

Kabupaten Madiun, Bhirawa
Bupati Madiun H. Ahmad Dawami didampingi Sekda Tontro Pahlawanto dan Inspektur Agus Budi Wahyono mengikuti Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara virtual dengan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama dan Gubernur Jatim Hj. Khofifah Indar Parawansa, dari Ruang Praja Mukti, Kantor Bupati di Caruban. Bupati Madiun, Kamis (28/1).

Dalam kesempatan ini Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI memaparkan tupoksi KPK sesuai pasal 6 UU No. 19 tahun 2019, yang lebih mengedepankan pencegahan sehingga tidak terjadi korupsi. Pihaknya juga memberikan penguatan kepada kepala daerah dan jajarannya, agar bisa bersih dan rapi tanpa adanya penindakan.

Ditambahkannya, permasalahan tindak pidana korupsi yang harus menjadi perhatian kepala daerah dan jajaran, adalah modus korupsi yang tanpa disadari, korupsi ini melibatkan anggota keluarga sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.

Dikatakan Brigjen Pol Bahtiar Purnama, dalam 5 tahun terakhir ini (2014 – 2019) di Jatim kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sebanyak 14 (8 bupati dan 6 walikota).

“Untuk itu, kami berharap para kepala daerah terus memperkuat APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah),” pinta Bahtiar Purnama. Brigjen Pol. Bahtiar juga menjelaskan 8 program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di Pemda. Juga memaparkan progress sertifikasi aset pemda di Provinsi Jatim di 2020 naik 2.04 persen dibanding 2019, juga menjelaskan progress penertiban aset Jatim periode 2020, progress penerimaan daerah Jatim 2020, dan progress penyerahan Prasarana dan Utilitas (PSU) Jatim periode 2020 yang cukup banyak belum diserahkan.

Gubernur mengaku pihaknya hingga saat ini terus bergerak melakukan sertifikasi aset milik Pemda, dan menargetkan dalam 3 tahun kedepan proses sertifikasi bisa selesai karena menjadi prioritasnya. Untuk itu, dirinya minta kerjasama dari para bupati dan walikota se-Jatim. [dar]

Tags: