Bupati Madiun Sampaikan LKPj 2015 di Gedung Dewan

Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos. [sudarno/bhirawa]

Kab. Madiun, Bhirawa.
Dalam rapat paripurna DPRD Kab. Madiun Kamis, 24 Maret 2016 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Madiun J. Ristu Nugroho, ST bertempat di ruang rapat Dewan setempat Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos berkenan menyampaiakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2015.
Dalam nota pengantarnya Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos mengatakan, bahwa LKPJ sebagai gambaran implementasi kebijakan yang teah ditetapkan bersama antara DPRD dengan Pemkab. Madiun Penjelasan yang disampiakan dalam LKPJ sebagai penjabaran Visi dan Misi Kab. Madiun dengan indikator kinerja masing-masing penangunggjawab pelaksana urusan. Disamping sebagai pertanggungjawaban kepada DPRD, LKPJ juga merupakan wujud pelaksanaan amanah Perda No. 10 Tahun 2013, yaitu mewujudkan Visi dan Misi Kab. Madiun lebih sejahtera Tahun 2018.
Secara garis besar Bupati Madiun menyampaikan penjelasan tentang pelaksanaan program strategis antara lain sebagai berikut : Pengelolaan Keuangan Daerah, pada sisi pendapatan daerah pada tahun 2015 dari target sebesar Rp1.642.189.978.915,08 dapat direalisasi sebesar Rp1.622.959.495.159,51. Dari sisi PAD tahun 2015 terealisasi 117,06 % atau sebesar Rp149.625.389.163,51 dari target sebesar Rp127.820.000.000,00. Komponen pendapatan tahun 2015 terdiri : PAD sebesar 117,06 %, Dana Perimbangan 98,30 % dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah sebesar 101,56 %.
Sedangkan dari segi pengelolaan belanja daerah terjadi efisiensi belanja Rp253.891.836.936,06 dari rencana Rp1.622.959.495.159,51 realisasi sebesar Rp1.581.057.648.336,72 ditambah realisasi pembiayaan netto sebesar Rp211.989.990.113,27. Dengan demikian secara umukinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD tahun 2015 berjalan baik, karena dukungan yang besar dari DPRD Kab. Madiun.
Penjabaran Misi 1: Peningkatan perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis; sektor pertanian merupakan salah satu program prioritas pembangunan di kab. Madiun. Karena sebagain besar mata pencaharian masyarakat pada sektor pertanian dan ditunjukkan kontribusinya sebesar 31,66 % terhadap PDRB tahun 2015. Sedangkan sasaran strategis untuk mendukung tercapainya perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis antara lain : Peningkatan kulaitas dan kuantitas produksi pertanian. .  Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi perikanan. Peningkatan Produksi Hasil Kehutanan, Rehabilitasi dan konservasi lingkungan.  Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan berkembangnya kehidupan koperasi sebagai penyangga ketahanan UMKM. .Berkembangnya Usaha Industri dan Kawasan Industri. Berkembangnya usaha perdagangan dan meningkatnya sarana dan prasarana (infrastruktur perekonomian rakyat). Meningkatnya ketahanan pangan daerah berbasis keragaman produksi.
Penjabaran Misi 2 : Meningkatkan sistem sosial yang dinamis, berkeadilan dan berbudaya; Indikator capaian kinerja yang menggambarkan upaya Pemkab. Madiun dalam rangka peningkatan sistem sosial yang dinamis, berkeadilan dan berbudaya diantaranya: Meningkatnya kecerdasan masyarakat. Meningkatnya minat baca masyarakat.  Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga berbasis gotong royong dan religius. Meningkatnya cakupan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Meningkatnya keberdayaan dan lembaga pemberdayaan masyarakat pedesaan. Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman.  Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya.
Penjabaran Misi 3 : Meningkatkan daya saing derah dan kelestarian lingkungan hidup. Beberapa capaian kinerja sasaran untuk melihat keberhasilan misi 3 adalah  Meningkatnya kualitas infrastruktur. Tercapainya kunjungan wisata sebesar 113,57% dari target kunjungan 337,541 orang tercapai 383.229 orang. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup. Meningkatnya iklim pengembangan dunia usaha. Capaian kinerja persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2015 adalah 100 %.
Penjabaran Misi 4  Meningkatkan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang makin akuntabel. Indkator sasaran capaian adalah  Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel..  Meningkatnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel. Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu. Peningkatan fungsi pelayanan kependudukan.  Meningkatnya fungsi pelayanan komunikasi dan informasi. Meningkatnya pengelolaan kearsipan. [dar]