Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos (kiri) menyampaikan duplikat LKPJ tahun 2016 kepada Ketua DPRD Kab Madiun, Drs. Djoko Setijono. [sudarno/bhirawa]
(Dilanjutkan Sidang Pembentukan Pansus)
Kab Madiun, Bhirawa
Pengelolaan Keuangan Daerah,di Pemkab Madiun pada sisi pendapatan daerah pada tahun 2016 dari target sebesar Rp.1.747.634.948.635,00 dapat direalisasi Rp.1.727.312.699.928,91 atau mencapai 98,84 persen. Pendapatan tersebut bersumber dari pendapat Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari sisi PAD tahun 2016 terealisasi 95,90 persen atau Rp.163.635.265.620,91,51 dari target Rp.170.633.969.524,00. Komponen Pendapatan Daerah tahun 2016 terdiri : PAD sebesar 95,90 persen, Dana Perimbangan 97,53 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 107,50 persen.
Sedang dari segi pengelolaan belanja daerah terealisasi sebesar Rp.1.834.089.868.119,89 dari terget belanja Rp.1.975.231.751.875,34 atau mencapai 92,85 persen. Belanja daerah terdiri Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Realisasi Belanja Langsung mencapai 93,45 persen dari target Rp.797.237.530.879,00 atau Rp.744.998.374.467,89.
Demikian Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2016, dilanjutkan pembentukan pansus LKPJ 2016 melalui rapat paripurna DPRD Kab. Madiun yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Madiun Drs. Djoko Setijono bertempat di ruang rapat DPRD setempat, Senin (27/3).
Dikatakan oleh bupati Muhtarom, sebagaimana diketahui bersama pada penjabaran Misi 1: Peningkatan perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis; sektor pertanian merupakan salah satu program prioritas pembangunan di Kab. Madiun. Karena mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian yang ditunjukkan dengan kontribusinya sebesar 34,29 persen terhadap PDRB tahun 2016 atau mengalami peningkatan 2,63 persen dari tahun 2015.
Sedangkan sasaran strategis untuk mendukung tercapainya perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis antara lain : Peningkatan kulaitas dan kuantitas produksi pertanian. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi perikanan. Peningkatan Produksi Hasil Kehutanan, Rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan berkembangnya kehidupan koperasi sebagai penyangga ketahanan UMKM. Berkembangnya Usaha Industri dan Kawasan Industri. Berkembangnya usaha perdagangan dan meningkatnya sarana dan prasarana (infrastruktur perekonomian rakyat).Meningkatnya ketahanan pangan daerah berbasis keragaman produksi.
Sementara pada penjabaran Misi 2 : Meningkatkan sistem sosial yang dinamis, berkeadilan dan berbudaya; Indikator capaian kinerja yang menggambarkan upaya Pemkab. Madiun dalam rangka peningkatan sistem sosial yang dinamis, berkeadilan dan berbudaya di antaranya: Meningkatnya kecerdasan masyarakat.Meningkatnya minat baca masyarakat.
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga berbasis gotong royong dan religius.Meningkatnya cakupan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Meningkatnya keberdayaan dan lembaga pemberdayaan masyarakat pedesaan. Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. Meningkatnya pertisipasi perempuan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak.
Sedang penjabaran Misi 3 : Meningkatkan daya saing derah dan kelestarian lingkungan hidup. Beberapa capaian kinerja sasaran untuk melihat keberhasilan misi 3 adalah : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan pemukiman yang mendukung iklim investasi. Meningkatnya potensi kepariwisataan dengan capaian kunjungan wisata sebesar 126 persen atau teralisasi sebanyak 426,477 orang dari target 337,514 orang. Terpeliharanya kelesteran lingkungan hidup. Meningkatnya pengelolaan energi dan sumberdaya mineral. Meningkatnya kualitas pegelolaan pertanahan.
Demikian, pada penjabaran Misi 4; Meningkatkan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang makin akuntabel. indkator sasaran capaian adalah Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu. Meningkatnya fungsi pelayanan kependudukan. Meningkatnya fungsi pelayanan komunikasi dan informasi. Meningkatnya pengelolaan kearsipan.
Dalam koridor pencapaian Visi dan Misi Kab. Madiun lebih Sejahtera Tahun 2018 terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, secara terukur dapat dilihat dari aspek Makro yaitu : Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan perkapita.Perluasan lapangan Pekerjaan dan Tercapainya Penilaian terhadadap laporan keungan daerah tahun anggran 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengececualian (WTP) dari BPK. [dar]
