Bupati Malang Tak Terima Laporan Pengadaan Si Jaka

Bupati-Malang-HM-Sanusi.

Kab Malang, Bhirawa
Program aplikasi Sistem Informasi Jaga dan Kawal Dana Desa (Si Jaka) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, masih menjadi polemik ditingkat perangkat desa. Meski, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang sudah menerbitkan Legal Opinion (LO) untuk program tersebut.
Namun, program yang diluncurkan DPMD hingga kini belum diketahui oleh Bupati Malang. “Saya belum menerima laporan program DPMD terkait pengadaan aplikasi Si Jaka. Dan informasi program tersebut dari rekan-rekan wartawan. Apalagi pembuatan aplikasi Si Jaka, masing-masing desa akan dikenakan biaya sebesar Rp 9,5 juta,” jelas Bupati Malang HM Sanusi, Kamis (22/4), kepada wartawan.
Sebenarnya, kata dia, aplikasi Si Jaka itu untuk bisa mempermudah perangkat desa menjalankan penggunaan Dana Desa (DD), serta mempermudah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam mengkontrol terhadap penggunaan dana pembangunan desa yang bersumber dari APBD maupun APBN. Sedangkan di Kabupaten Malang ini memiliki wilayah yang cukup luas, terdapat 378 desa dan 12 kelurahan yang tersebar di 33 kecamatan.
“Dari informasi yang saya terima bahwa Kejari Kepanjen sudah menerbitkan LO sebagai landasan hukum pembuatan aplikasi Si Jaka, yang mana program tersebut untuk memudahkan perangkat desa dalam penggunaan DD, serta mempermudah Pemkab Malang dalam mengontrol pelaksanaan anggaran tersebut,” papar Sanusi.
Secara terpisah, Kepala DPMD Pemkab Malang Suwadji mengaku, jika pengadaan program aplikasi Si Jaka tersebut sudah dilaporkan ke Bupati Malang. Sedangkan aplikasi Si Jaka itu di maksudkan untuk melakukan pengawasan pengelolaan DD mulai perencanaannya. Hal ini agar Pemerintah Desa (Pemdes) terhindar dari permasalahan hukum akibat penggunaan DD. “Saya sudah melaporkan ke Pak Bupati terkait pengadaan aplikasi Si Jaka ini,” ujarnya.
Dengan Aplikasi Si Jaka, kata dia, pengelolaan DD itu mulai perencanaan dan pelaksanaannya sudah kelihatan, dan akan didampingi oleh Kejaksaan, dan DPMD hanya mensosialisasikan saja. Sedangkan pihaknya sudah meminta Kejari Kepanjen selaku pengacara negara untuk menerbitkan LO sebagai landasan hukum pengadaan aplikasi Si Jaka. Karena keterbatasan dari aspek regulasi, maka saya bersurat ke Kepala Kejaksaan (Kajari) Kepanjen untuk diterbitkan LO.
“Dalam LO itu disebutkan pada dasarnya memang perlu adanya program aplikasi Si Jaka, karena desa diwajibkan untuk melakukan transparansi penggunaan anggaran. Disamping itu, akan lebih mudah dalam mengawasi pelaksanaan DD di masing-masing desa,” tandas Suwadji. [cyn]