Bupati Malang Terancam Diperiksa Polisi

AKP Wahyu Hidayat SIK

AKP Wahyu Hidayat SIK

Kab Malang, Bhirawa
Kasus eksploitasi pasir besi ilegal di Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, yang dikerjakan oleh PT Mamora akhirnya mendapatkan perhatian serius Polres Malang.  Hal ini dibuktikan dengan  adanya 17 saksi yang sudah dimintai keterangan oleh penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres setempat.
“Kami sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 17 orang, dan dari beberapa saksi tersebut termasuk juga para pejabat Pemkab Malang yang memiliki kewenangan terkait dengan pertambangan dan perizinan,” terang Kasat Reskrim Polres Malang AKP Wahyu Hidayat SIK  seusai mengikuti apel pengamanan Natal dan Tahun Baru 2015 di lapangan Mapolres Malang, Selasa (23/12).
Menurutnya,  materi pemeriksaan yang dilakukan kepada para saksi, yakni seputar penambangan pasir besi yang tidak dilengkapi dokumen-dokumen resmi atau surat perizinan yang membolehkan dilakukan penambangan. Sebab, dari pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) di lapangan,  penambangan pasir besi di Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan diduga tidak dilengkapi dokumen resmi. Karena sepanjang wilayah pantai di Malang Selatan masuk dalam kawasan konservasi, sehingga tidak diperbolehkan ada kegiatan penambangan pasir besi.
“Dari laporan masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir besi, bahwa lokasi penambangan pasir besi tidak memiliki izin alias ilegal. Selanjutnya, pihaknya membentuk tim untuk melakukan investigasi dan pulbaket di wilayah penambangan. Dan hasil dari pulbaket tersebut, untuk  sementara disimpulkan jika dalam eksploitasi pasir besi yang dilakukan PT Mamora terindikasi merugikan negara.
Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, kasus dugaan korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan Kehutanan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia merugikan negara hingga Rp 201,82 triliun. Kasus-kasus ini terjadi di enam daerah seperti Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Jawa Timur.
Data tersebut berdasarkan hasil investigasi dari Walhi Sumatera Utara, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, AMALTA Sulawesi Utara, Aliansi Masyarakat Menolak Limbah Tambang, Malang Corruption Watch (MCW), dan Warga Pulau Bangka.
Menurut tim dari MCW, Akmal Adi Cahya, korupsi di sektor SDA dan Kehutanan yang masih memprihatinkan menandakan pemerintah dan aparat penegak hukum belum serius melakukan perlawanan terhadap mafia Sumber Daya Alam. Berbagai modus yang digunakan para pelaku di antaranya adalah dengan merambah hutan baik secara legal maupun ilegal, menyiasati atau manipulasi perizinan, tidak membayar dana reklamasi, menggunakan broker untuk mengurus perizinan ke penyelenggara negara. “Ada juga yang menggunakan backup oknum penegak hukum dan penyelenggara negara yang memanfaatkan posisinya agar perusahaan pribadinya memperoleh konsesi,” ujar Akmal.
Ditegaskan AKP Wahyu jika tidak ada kerugian keuangan negara dalam penambangan pasir besi, pihaknya tidak akan melakukan proses hukum. Tetapi jika ada indikasi kerugian negara, maka polisi akan menjerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan ia juga mengaku, jika dirinya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Malang.
“Namun hingga kini kami belum melakukan pemeriksaan terhadap bos PT Mamora selaku investor. Padahal, pada 19 Desember 2014, kami sudah melayangkan surat panggilan, tapi mereka tidak hadir. Dan dalam waktu dekat ini kami akan kembali melayangkan surat panggilan. Jika dalam tiga kali panggilan tetap tidak hadir, tentunya kita akan memanggil secara paksa,” kata dia.
Dan tidak menutup kemungkinan, lanjut Wahyu, Bupati Malang juga akan diperiksa sebagai saksi. Tapi, untuk melakukan pemeriksaan seorang kepala daerah harus mengajukan izin terlebih dahulu pada Presiden RI. Sementara, meski pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang saksi hingga kini belum bisa memaparkan berapa kerugian negara, dan siapa yang jadi tersangka dalam kasus tersebut.
“Hal itu disebabkan, karena hingga kini penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap bos PT Mamora sebagai investor penambangan pasir besi. Sehingga untuk memaparkan hal tersebut, maka saksi-saksi harus sudah kita periksa. Lalu akan kita simpulkan sesuai hasil pemeriksaan penyidik, siapa yang kita jadikan tersangka, dan berapa rupiah negara dirugikan dalam kasus penambangan pasir besi tersebut,” tandasnya. [cyn]

Tags: