Bupati Mojokerto Digugat Perkara Pencemaran Limbah

11-demo PN-Kar- foto Benta-1Kab Mojokerto, Bhirawa
Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) digugat warganya sendiri terkait pencemaran lingkungan. Sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Rabu (10/12) kemarin diwarnai aksi demo LSM Peduli lingkungan dari luar gedung PN Mojokerto.
Seorang pemuda yang menggugat secara perdata bupati MKP itu adalah Zunianto (23), warga Desa Gempolkep, Kec Gedeg. Selain Bupati MKP, pemuda desa itu juga menjadikan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab Mojokerto, Zainul Arifin sebagai tergugat kedua. Gugatan ke PN Mojokerto itu dilakukan Melalui mekanisme gugatan citizen law suit itu, Zunianto menilai bupati dan BLH bertanggung jawab atas tercemarnya Sungai Porong oleh Pabrik Kertas PT Mega Surya Eratama (PT MSE).
Zunianto yang juga Direktur LSM Tresno Boemi Mojokerto ini menuturkan, gugatan telah didaftarkan ke PN Mojokerto pada 28 November. Dalam berkas gugatan disebutkan Bupati dan Kepala BLH Mojokerto dinilai melanggar sejumlah aturan mulai UUD 1945 hingga peraturan di bidang lingkungan.
Aturan itu antara lain pasal 28 huruf H UUD 1945 tentang hak asasi setiap WNI untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 16 UU Nomor 7 Tahun 2004 huruf I tentang Sumber Daya Air, dan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
”Yang kami gugat Bupati Mojokerto dan BLH Mojokerto, keduanya selaku pemangku kebijakan membiarkan PT MSE membuang limbah yang melebihi baku mutu ke Sungai Porong,” jelasnya kepada wartawan sebelum sidang perdana gugatan perdatanya di PN Mojokerto kemarin.
LSM Tresno Boemi, menurut Zunianto telah beberapa kali mengambil dan menguji sampel limbah PT MSE ke Laboratorium Kualitas Air (LKA) Perum Jasa Tirta I di Mojokerto pada 13 Juni, 16 Juni, 24 Juni, dan 8 Agustus 2014. Hasilnya semua melebihi ambang batas yang diatur dalam Pergub Jatim
Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Industri. Setidaknya ada dua perusahaan besar mencemari Sungai Porong. Yakni PT Mega Surya Eratama (PT MSE) dan PT Multi Bintang Indonesia (PT MBI).
”PT MSE terbukti membuang limbah melebihi baku mutu ke Sungai Porong, kami menuntut agar outlet pembuangan limbah yang menjadi sumber pencemaran itu ditutup. Pulihkan kondisi yang tercemar itu sendiri,” tandasnya.
Sementara Kepala BLH Kab Mojokerto, Zainul Arifin mengatakan, pihaknya telah memberi sanksi PT MSE dan meminta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) diperbaiki. Selain itu, dia meminta agar LSM peduli lingkungan mendukung upaya pembinaan yang dilakukan BLH. ”Kami beri waktu dua bulan untuk memperbaiki IPAL.Jika tidak, akan diberi sanksi lebih berat sampai pencabutan izin,” kata Zainul
Sementara itu, di luar Gedung PN Mojokerto sejumlah anggota LSM Tresno Boemi Mojokerto dan Ecoton Surabaya  menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut agar PN mengadili secara fair terhadap Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa. Menurut mereka, orang nomor satu di Mojokerto itu bersalah membiarkan sejumlah industri mencemari Sungai Porong.
Mulai pukul 10.30 WIB, sejumlah anggota gabungan LSM peduli lingkungan ini berorasi di depan PN Mojokerto. Meski hanya segelintir orang, aksi mereka mendapat perhatian dari pengunjung pengadilan. Sejumlah anggota kepolisian menjaga ketat aksi mereka. ”Kami minta pengadilan menggelar sidang secara fair,” teriak  koordinator aksi, Prigi Arisandi dalam orasinya. [kar]

Keterangan Foto : Sejumlah aktivis peduli lingkungan membawa spanduk di pagar depan PN Mojokerto, Rabu (10/12) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Tags: